REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa siapa sosok yang mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Setelah Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kan sepenuhnya hak prerogatif presiden, dan itu bisa dilakukan kapan saja karena itu hak prerogatifnya," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11).
Perombakan atau reshuffle kabinet pun, kata Doli, dapat dilakukan kapan saja oleh Jokowi. Tak selalu harus menunggu salah satu jajaran kabinetnya terkena kasus korupsi.
"Tidak harus menunggu ada momentum apa, saya kira ketika Pak Presiden membutuhkan adanya reshuffle ya itu kewenangan," katanya.
Namun dengan adanya kasus yang menimpa Edhy, hal itu dijadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara. Agar tak menjadikan posisinya sebagai ajang memperkaya diri, tetapi untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.
"Ini tentu mengingatkan kita untuk bisa betul-betul berhati-hati dan punya komitmen yang kuat untuk kepentingan rakyat," ucap Doli.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai sosok Sandiaga Salahuddin Uno menjadi kader Partai Gerindra yang berpeluang mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Latar belakang Sandiaga sebagai pengusaha dinilai tepat untuk mengisi posisi tersebut. Apalagi sebelumnya ia digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. "Dia basicnya seorang pengusaha yang paham dengan dunia kerja, seperti kelautan dan juga perikanan," ujar Adi.
Meski begitu, pimpinan Gerindra lainnya juga berpotensi mengisi kursi Menteri KKP. Mengingat posisi tersebut merupakan daya tawar Jokowi untuk merangkul Prabowo Subianto masuk ke dalam jajaran kabinetnya.
"Pengganti Edhy akan tetap internal Gerindra, terutama yang masuk inner circle Prabowo, di mana loyalitas dan militansinya sudah teruji ke partai," kata Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika