REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam bidang farmasi, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih, keinginan tersebut sudah tertuang dalam Instruksi Presiden, nomor 6 tahun 2016, tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Oleh karena itu, Pemerintah mendukung penuh upaya berbagai pihak termasuk swasta dalam terkait kemandirian dalam bidang farmasi. “Pembangunan pabrik vaksin yang dilakukan oleh swasta ini untuk memperkuat Industri vaksin yang sudah dibangun oleh BUMN Biofarma sejak lama dan menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Ini harus kita siapkan sebagai langkah preventif dalam global public health emergency,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa (24/11).
Moeldoko menjelaskan, dengan adanya pabrik ini juga sekaligus memperkuat dan saling mendukung percepatan penanganan pandemi dengan memproduksi berbagai macam vaksin seperti vaksin covid,vaksin TBC, Vaksin Meningitis dan vaksin lainnya. KSP yang memiliki fungsi sebagai delivery unit untuk pengendalian program strategis nasional melihat percepatan produksi vaksin ini adalah suatu keharusan prioritas nasional.
“Kami mendukung dan mendorong anak bangsa untuk berkarya memproduksi vaksin dalam negeri baik BUMN Biofarma dgn Sinovac, lembaga Eijkman dengan vaksin Merah Putih, termasuk pihak swasta lainnya seperti JBio dengan Longcam ini,” kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, penyediaan vaksin adalah amanah konstitusi negara dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Negara memberikan dukungan penuh industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin yang diperlukan masyarakat Indonesia dan pasar global pada umumnya.
Dia pun yakin, penguatan ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. “Sehingga inilah era elaborasi dengan semangat kegotong royongan sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengharapkan agar lembaga terkait seperti Kementrian Kesehatan, BPOM dan para pakar dapat membimbing proses pendirian pabrik vaksin ini dengan pengawasan, monitoring yang ketat dan evaluasi mendalam terhadap proses produksinya agar dapat memenuhi azaz efikasi dan keamanan sesuai standar World Health Organization (WHO). “Taat azaz dan kekuatan regulasi adalah kunci keberhasilan pendirian pabrik vaksin yang berkualitas,mohon bimbingan intensif dari lembaga terkait dan para pakar,”harapnya.
Kepala BPOM Penny Lukito juga menjelaskan pentingnya kemandirian dalam hal obat dan farmasi. Untuk itu, dia mengatakan, BPOM bangga dengan berkembangnya industri farmasi di Indonesia. “Suatu kebanggaan di masa pandemi COVID-19 ini justru bermunculan investasi biofarmasi. Selain mendorong kemandirian industri obat dan farmasi, ini juga bisa mendorong ekspor. Kami menunggu pendampingan vaksin COVID-19 fase ke 3 (tiga),” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama JBio Mahendra Suhardono menyampaikan, pabrik di Cikande ini akan menghasilkan produk-produk biofarmasi, termasuk Vaksin COVID-19. Produk-produk tersebut diprioritaskan pada yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan juga negara-negara sedang berkembang.
“Nantinya produk yang akan dihasilkan sesuai dengan pemenuhan standard mutu internasional, khususnya Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan BPOM RI, dan juga GMP (Good Manufacturing Practice) WHO,” ungkap Mahendra.
Dalam pengembangannya, ke depan perusahaan ini akan melakukan transfer teknologi bahan baku dan produk jadi biofarmasi untuk membangun kemandirian nasional. Pabrik biofarmasi modern dan memenuhi standard dunia milik JBio dan Longcam ini memiliki nilai investasi Rp500 miliar dan menempati lahan seluas 14.850 meter persegi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika