REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM meminta aparat penegak hukum berlaku adil terkait perhelatan pernikahan putri Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa di tengah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Komnas HAM menegaskan, di tengah situasi pandemi saat ini, prinsip kesehatan harus selalu diperhatikan.
“Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).
“Prinsip-prinsip kesetaraan. Karena tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain,” tambah Taufan.
Komnas HAM berharap agar pemerintah bisa membangun demokrasi tanpa adanya kekerasan. Karena segala ancaman harus dicermati dengan baik.
"Supaya semua pihak termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini polisi betul-betul memperhatikan norma-norma atau koridor-koridor hak asasi manusia,” tegasnya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan unsur pidana terkait perhelatan pernikahan putri Rizieq Shihab tersebut. "Tahapannya adalah saat ini penyelidikan, itu untuk menjawab satu hal ada atau tidak ada pidana saat ini dalam waktu 2-3 hari ke depan," ujarnya.
Apabila ditemukan unsur pidana, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus itu ke tingkat penyidikan dan bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Kalau ada tindak pidana maka akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Proses penyidikannya masih berlangsung nanti baru menentukan siapa tersangkanya, itu tahapan dari pada penyidikan," tambahnya.
Polda Metro Jaya telah melayangkan panggilan kepada 14 orang untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di rumah Rizieq Shihab pada Sabtu malam. Salah satu pihak yang diundang untuk memberikan klarifikasi adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab juga akan segera dipanggil oleh penyidik Polri untuk memberikan klarifikasi karena telah membuat acara resepsi pernikahan anaknya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sehingga menimbulkan kerumunan. Selain itu, penyidik juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat.
Pihak KUA juga akan dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir. Acara tersebut dihadiri sekitar 7.000 orang. Selain itu, markas besar FPI di Petamburan juga mengadakan kegiatan yang menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika