REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah informasi yang harus masyarakat tahu mengenai vaksin Covid-19. Hal ini agar tidak ada celah disinformasi atau hoaks yang beredar lalu menjadi polemik.
Johnny mengatakan Kemenkominfo akan memberikan sosialisasi perihal tersebut secara jelas dan baik kepada masyarakat. Hal ini penting karena ada beberapa masalah yang betul-betul krusial terkait vaksin dan harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Pertama, mengenai jumlah vaksin yang tersedia. Johnny menegaskan, akan sulit melakukan vaksinasi pada seluruh masyarakat sekaligus karena distribusi vaksin sebenarnya dilakukan secara bertahap.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan sebanyak 170 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Sementara Indonesia sendiri, memerlukan vaksin Covid-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.
Informasi lain yang perlu masyarakat tahu yakni sertifikasi medis dan label halal vaksin. Menurut Johnny, saat ini pemerintah melalui MUI, BPOM dan WHO sudah menempuh tahapan yang seharusnya dilakukan.
MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Sertifikat vaksin baik dari segi medis BPOM maupun WHO.
Semua tahapan sudah dilakukan. Sertifikat halal vaksin saat ini MUI ikut terlibat aktif di dalamnya dan nanti melalui fatwa terkait itu. Jangan sampai menjadi polemik.
“Juga harga vaksin, supply dan demand vaksin, jangan sampai vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri,” ujar Johnny.
Johnny juga mengingatkan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan berbarengan dengan pemerintah melalui program-program strategisnya berupaya menangani Covid-19. Menurut dia, hal ini akan terwujud salah satunya jika tidak ada transmisi informasi pada masyarakat yang kontradiktif hingga membuat mereka bingung.
Perang terhadap hoaks terkait Covid-19 termasuk di media digital menjadi sorotan penting di sini.
Johnny mengatakan, data terkini Kemenkominfo menunjukkan terdapat 1197 isu disinformasi yang tersebar di empat platform digital yakni Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube dengan sebaran sebanyak 2020. Dari jumlah sebaran 2020 ini, sekitar 1759 konten di antaranya sudah diblokir.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah melalui Kemenkominfo dan kepolisian sudah menjatuhkan saksi pada pembuat dan penyebar hoaks hingga menghubungi para pejabat eksekutif platform media sosial terkait.
Dalam kesempatan berbeda, praktisi klinis sekalipun relawan COVID-19, dr. Muhamad Fajri Adda’i mengatakan, sembari menunggu obat Covid-19, termasuk vaksin tersedia, masyarakat sebaiknya tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni, mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau 3M sebagai upaya mencegah terkena penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.
“(3M) Masih (menjadi rekomendasi). Tidak ada pilihan paling aman saat ini. Obat saja belum ada yang signifikan,” kata dia melalui pesan elektroniknya.
Penyakit baru
Dari pandangan medis, dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan Erlina Burhan mengakui hoaks menjadi masalah. Dia mengaku lelah pada informasi salah ini dan menyebut separuh informasi di media sosial mengenai Covid-19 tak benar.
“Hoaks ini tidak ada habisnya, di media sosial 50 persen isinya hoaks, tidak usah dipercaya. Hanya modal jempol, orang bisa membuat rusuh,” kata dia.
Erlina mencontohkan, dampak hoaks ini antara lain membuat pasien-pasien Covid-19 tidak mau datang ke rumah sakit. Hal ini berdampak buruk pada mereka yang sudah mempunyai penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan lainnya.
Akhirnya banyak dari mereka yang meninggal di rumah karena tidak mendapatkan pengobatan. Menurut dia, masyarakat takut datang ke rumah sakit karena takut tertular COVID-19.
Padahal sebenarnya rumah sakit bisa mengendalikan penularan infeksi jauh lebih baik daripada masyarakat. Dia mengakui informasi Covid-19 sangat dinamis karena tergolong penyakit baru dan para pakar kesehatan termasuk di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih mempelajarinya.
Masyarakat diimbau untuk mencari informasi yang benar melalui sumber-sumber resmi mengenai Covid-19. Di sisi lain, sebenarnya mayoritas masyarakat sangat khawatir dengan informasi yang menyesatkan terkait COVID-19.
Temuan dari pihak Indikator Politik Indonesia yang diungkapkan pada Ahad (18/10) ini menunjukkan, sebanyak 55,7 persen orang mengaku sangat khawatir, sedangkan 24,8 persen agak khawatir dan 12,7 persen orang yang mengatakan luar biasa khawatir. Sementara itu, hanya 5,3 persen orang yang mengaku tidak terlalu khawatir dan 1 persen tidak khawatir sama sekali.
Hasil ini didapat setelah tim peneliti mengumpulkan data dari 1200 responden yang dipilih pada 24 September-30 September 2020. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ukuran sampel ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Erlina, penanggulangan informasi salah di media digital ini tak bisa hanya semata melalui take down sumber terkait atau menelusuri sosok penyebarnya, tetapi juga pemberian edukasi yang benar, mudah dipahami masyarakat dan sifatnya masif.
Saran ini direspons positif Menteri Johnny yang menegaskan pentingnya diseminasi. Lalu, edukasi dilakukan secara terus menerus di semua media komunikasi dan secara pentahelix atau melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, pemerintah, akademisi, pengusaha dan media.
Dia menegaskan komitmen pemerintah berpihak pada masyarakat. “Saya meyakini Pak Jokowi benar-benar berpihak pada masyarakat. Di setiap diskusi, rapat terbatas, pengambilan keputusan, tekanannya selalu memperhatikan kepentingan nasional kita,” demikian kata Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika