Jumat 25 Sep 2020 16:13 WIB

BKKBN Sebut Kesadaran Masyarakat Ikut KB Sudah Tinggi

Program KB di pedesaan membutuhkan upaya edukasi lebih dibanding di perkotaan.

BKKBN Sebut Kesadaran Masyarakat Ikut KB Sudah Tinggi. Petugas kesehatan memasang alat kontrasepsi jenis implant kepada warga akseptor di RSUD Ciracas, Jakarta, Senin (29/6/2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor di seluruh Indonesia secara gratis dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Foto: ANTARA ASPRILLA DWI ADHA
BKKBN Sebut Kesadaran Masyarakat Ikut KB Sudah Tinggi. Petugas kesehatan memasang alat kontrasepsi jenis implant kepada warga akseptor di RSUD Ciracas, Jakarta, Senin (29/6/2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor di seluruh Indonesia secara gratis dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai saat ini tingkat kesadaran masyarakat di Tanah Air sudah tergolong tinggi dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB). "Dari 48 juta pasangan usia subur di Indonesia, sekitar 38 juta sudah menggunakan alat kontrasepsi," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani BKKBN saat diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat (25/9).

Ia mengatakan gambaran penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia sebagiannya menggunakan kontrasepsi secara mandiri. "Dan separuhnya lagi baru didukung atau disediakan oleh pemerintah," kata Dani, sapaan akrabnya.

Baca Juga

Jika melihat metode kontrasepsi yang ada, misalnya, kontrasepsi jangka panjang untuk intra uterine device (IUD) dan implan, 90 persen didukung oleh pemerintah. Sedangkan untuk jangka pendek misalnya pil dan suntik, 70 persennya mandiri dan penggunaan kondom 90 persen juga secara mandiri.

"Hal ini menunjukkan kemandirian kita sangat tinggi," ujar dia.

Meskipun demikian, BKKBN menyadari hal tersebut perlu terus ditingkatkan terutama bagi masyarakat di pedesaan terutama petani. Apalagi, akses informasi dan edukasi terkait keluarga berencana di pedesaan tidak semudah di daerah perkotaan sehingga butuh upaya lebih.

Secara umum, Dani mengatakan selama pandemi Covid-19 memang terjadi penurunan fasilitas layanan karena tidak menerima akseptor. Hal tersebut cukup memengaruhi layanan fasilitas kontrasepsi bagi masyarakat.

Namun, setidaknya hal itu bisa diminimalisir dengan keberadaan praktik bidan mandiri. "Kita bisa bayangkan kalau tidak ada praktik bidan mandiri, maka banyak peserta KB kita yang putus pakai," ujarnya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement