Luhut: Kasus Covid-19 Naik karena Masyarakat tidak Disiplin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah apabila disebut peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 karena pemerintah kembali membuka perekonomian. Ia mengatakan peningkatan kasus penularan karena masyarakat mulai abai dan tak lagi displin.

"Memang ada tren kenaikan angka penularan di September ini. Tapi ini bukan karena pemerintah kembali membuka ekonomi. Ini karena masyarakat tidak disiplin," ujar Luhut dalam konferensi pers vitual, Jumat (18/9).

Baca Juga

Luhut di satu sisi mengatakan pemerintah tak bisa benar-benar memilih antara kesehatan dan perekonomian. Sebab, ia menilai pemerintah perlu memelihara keseimbangan. Faktor kesehatan, ia yakini bisa diutamakan apabila masyarakat displin atas protokol kesehatan.

"Gimana kita melihara keseimbangan ini. Tapi kudu kompak dan jangan saling salah. Tenang aja, kita selesaikan dengan baik. Kita upayakan dengan baik jangan sampai ada outbreak," ujar Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah akan memperketat kedisplinan masyarakat. Tindakan tegas atas kedispilinan protokol kesehatan akan lebih ditingkatkan. Secara paralel, pemerintah juga akan memperbaiki kualitas rumah sakit, peningkatan SDM rumah sakit dan juga memperbanyak jumlah ICU.

"Lalu kami menemukan manajemen rumah sakit. Manajemen ICU, SDM, obat dan peralatan. Senin akan breif rumah sakit di 8 provinisi untuk siapkan itu," ujar Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi. Kesembilan provinsi tersebut, adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

"Kami ingin menyampaikan tentang target pengendalian Covid-19 di delapan provinsi ditambah satu provinsi. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves dan Kepala BNPB untuk dapat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan agar dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (15/9).