REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak istana kepresidenan menegaskan bahwa kerja sama dengan pemengaruh atau influencer tidak ada kaitannya sama sekali dengan pendengung atau buzzer. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral mengatakan, pemerintah tidak menggunakan influencer untuk mempengaruhi buzzer. 

"Influencer tidak dipakai untuk meneruskan pesan ke buzzer," ujar Donny, Jumat (4/9). 

Ia melanjutkan, peran influencer dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Misalnya, untuk promosi pariwisata atau hal-hal spesifik yang memang perlu jembatan antara regulator dengan masyarakat. 

"Influencer kan banyak follower, subscriber. Kalau menyampaikan hal positif kan tidak salah, tapi ketika memanipulasi fakta, fitnah, menyebarkan kebencian, itu tidak benar. Pemerintah tidak pernah menggunakan influencer untuk menyampaikan hal yang tidak benar," kata Donny.  

Donny juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah secara sengaja memanfaatkan buzzer dalam pekerjaannya. Buzzer, menurutnya, bergerak sendiri tanpa dikoordinir oleh pemerintah. Ia pun yakin masyarakat cukup cerdas untuk membedakan mana buzzer dan mana influencer yang memang digandeng pemerintah. 

"Banyak akademisi yang dukung kebijakan pemerintah, tapi tidak buzzer, karena mereka kompeten bicara soal ekonomi, soal politik. Jadi, pemerintah tidak pernah mengorganisir buzzer," katanya. 

Donny pun mempersilakan apabila ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh dengungan para buzzer, untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya, istana tidak ada wewenang untuk menertibkan buzzer karena ranahnya adalah antar-masyarakat sipil sendiri. 

"Menertibkan itu kan berarti pemerintah mengorganisir, kalau saya organisir buzzer saya tertibkan, tapi kalau mereka bekerja sendiri kan kita tidak bisa apa-apa. kecuali ada aduan, mereka merugikan, silakan mereka diproses," ujar Donny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika