REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Azis Syamsuddin menilai deklarasi dan tuntutan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) yang turut menyinggung DPR RI adalah hal wajar. Aziz pun menjawab bahwa DPR RI selama ini tetap mengedepankan azas demokrasi dalam bekerja.
"Tentunya Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap Negara Demokrasi. Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPR berjalan sesuai tata tertib dan mengedepankan asas Demokrasi. " Kata Azis Syamsuddin saat dikonfirmasi Rabu (19/8).
Azis mengklaim, kinerja DPR selalu sesuai dengan aturan dan berpedoman serta tegak lurus terhadap Nilai Nilai Pancasila dan UUD 45. Terkait dengan RUU dan Undang Undang, Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang Undang di DPR selalu mendengar masukan dari Stakholder dan masyarakat.
"DPR selalu melibatkan Akademisi, Tokoh Masyarakat dan elemen lainnya dalam pembuatan dan pembahasan Undang Undang, kami pun tegas menolak bangunnya komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia" ujarnya.
Azis menambahkan, DPR juga selalu menolak adanya paham komunis dan selalu berdiri tegak pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga sesuai dengan salah satu poin tuntutan KAMI yang disuarakan Din Syamsuddin dan kawan kawan.
Terkait dengan Covid-19, politikus Golkar itu meyakini bahwa pemerintah dan DPR serta masyarakat luas sepakat saling gotong royong dalam memerangi dan menangani Covid-19. Tentunya kita harus saling bekerjasama dan melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan di kehidupan keseharian.
"Kita selalu berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu seluruh pihak berharap dapat segera terselesaikan agar roda perekonomian Nasional kembali normal, di tengah krisis global akibat Covid-19," ujarnya menambahkan.
Berbagai tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pisat, Selasa (18/8). Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia.
Deklarator KAMI, Din Syamsuddin menuntut Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara di antaranya MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya
"Demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin saat membacakan poin deklarasinya bersama sejumlah tokoh sebagaimana disiarkan secara daring.
KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mereka juga meminta pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi Covid-19 yang tengah mendera masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
