REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin kembali melantik 50 pejabat administrator atau struktural eselon III dan pejabat pengawas atau struktural eselon IV di Gedung Serba Guna 1 kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Cibinong, Jumat (14/8). Sebelumnya pada Rabu (12/8), Ade juga melantik 211 pejabat eselon III dan IV.

Dari 50 pejabat terdapat 11 camat yang ikut dilantik. Ade menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektoral. Selain itu, ia menyebut, perlunya ide terbaik muncul dari para pejabat dan eksekusi melaksanakan program.

"Di tengah pandemi Covid-19 ini, perlu sinergi dan kolaborasi lintas sektoral. Kita harus optimistis dan mampu mengeluarkan ide terbaiknya serta mampu mengeksekusi ide-ide tersebut menjadi program yang dirasakan manfaatnya," ujar Ade, Jumat.

Ade meyakini, dari 261 para pejabat yang dilantik tersebut adalah orang pilihan dan terbaik untuk mengabdi. Pada pelantikan sebelumnya, Ade mengaku, berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) demi menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK).

“Ya kita ingin kabupaten jadi zona integritas bebas dari praktik korupsi atau WBK, jadi kita buat pencegahan dengan KPK. Jangan kita menghindari penindakan, yang dibenahi bisa langsung dilakukan. Sehingga kepada aparatur sipil negara (ASN) kami minta untuk bekerja sejujur-jujurnya dan tulus dari hati,” ucap Ade.

Ke depan, ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut berharap budaya baru bersih dari praktik korupsi bisa terlaksana di lingkungan Pemkab Bogor. Selain itu, Ade menegaskan apabila ada ASN Pemkab Bogor yang tertangkap melakukan praktik korupsi maka pihaknya tidak bakal memberikan pembelaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika