REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK siap menindaklanjuti soal adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pengelolaan masuk ke rekening pribadi. Namun, hal itu dilakukan jika ada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sejauh ada hasil laporan pemeriksaan BPK kami tindak lanjuti," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7).
Terkait hal tersebut, ia juga menyatakan kerja sama antaraparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga penting dilakukan agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini pentingnya kerja sama dan sinergi antaraparat penegak hukum, kementerian/lembaga supaya betul-betul setiap rupiah uang negara itu bisa kita pertanggungjawabkan dan sekaligus juga kita melakukan perbaikan terkait dengan tata kelola keuangan negara," ucap Firli.
Lebih lanjut, ia juga menyatakan KPK fokus untuk mengungkap segala jenis tindak pidana korupsi yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni melalui peran masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, melalui laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.
"Ini sumber informasi yang kami dapatkan. Dari laporan-laporan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan para pihak terutama BPK terkait dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah apakah itu pemerintah pusat apakah itu kementerian/lembaga," ujarnya.
Sebelumnya, dalam laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, BPK mengungkapkan temuannya, yaitu ada dana APBN yang pengelolaannya masuk ke rekening pribadi. Temuan itu terjadi dalam laporan keuangan kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2019.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp71,78 miliar yang tersebar di lima kementerian/lembaga.
"Itu terdiri atas Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
