REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada 2020 dilakukan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. Menurut dia, kebutuhan APD sudah disediakan sampai dengan tahapan pencocokan dan peneliti (coklit) data pemilih.

"Secara umum untuk kebutuhan APD sampai dengan tahapan coklit sudah berjalan. Dari sejumlah daerah yang saya pantau tidak ada kendala," ujar Raka kepada Republika, Rabu (22/7).

Menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari KPU Daerah yang menyatakan kesulitan mendapatkan APD. Ia mengeklaim, jajaran penyelenggara pemilihan hingga tingkat ad hoc di wilayah sudah dibekali standar APD yang ditentukan.

"Jika nantinya ada tentu perlu dikoordinasi dan segera dicarikan jalan keluarnya," kata Raka.

Selain APD, penyelenggara pilkada harus memastikan selalu menjaga jarak aman antarorang. Petugas pun harus berani mengingatkan atau menegur pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam setiap kegiatan pilkada.

Ia menuturkan, petugas pemilihan juga harus terus melakukan sosialisasi. Mereka dapat melakukan pendekatan secara persuasif untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan, menjelang hari pemungutan suara, bahkan hingga Pilkada 2020 selesai. 

Apabila setelah diberi tahu tetap ada yang melanggar, maka perlu diingatkan dan ditegur. Bahkan, kata Raka, jika perlu penyelenggara pilkada akan melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semua itu adalah semata-mata untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam tahapan Pilkada," kata Raka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika