REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menyiapkan tiga hal untuk upaya resiliensi di era pandemi Covid-19. Pertama aspek sosial yang ditekankan pada hidup gotong royong di desa dengan segala konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan.

"Berbagai kritik, saran dan pertimbangan termasuk kekhawatiran terhadap menurunnya sikap dan perilaku gotong royong di desa terus kita antisipasi agar nilai luhur yang luar biasa ini tidak terjadi penurunan yang tidak kita inginkan," kata Mendes-PDTT Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya, Senin (6/7).

Hal kedua berkaitan kesehatan dengan berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan meski pada level desa harus sesuai dengan skala kemampuan desa. Desa hanya diberikan ruang penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang didefinisikan sederhana.

Kemudian yang ketiga, terkait bantalan ekonomi di desa dan reborn terkait upaya percepatan pascapandemi Covid-19 yaitu dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BLT Dana Desa telah tersalurkan di 74.835 desa dari 74.953 desa yang berarti tidak seluruh desa memang terdampak secara ekonomi. Ada 61 desa yang tidak salurkan BLT karena dilakukan pendataan dan dibawa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak ditemukan warga yang layak diberikan BLT Dana Desa

Ada juga kasus lain, seperti di Kabupaten Malang ada desa pada hakekatnya realitas secara ekonomi ada beberapa warga yang memenuhi syarat peroleh BLT Dana Desa, namun ada kegotong-royongan di desa itu mereka sepakat Dana Desa tidak dikeluarkan untuk BLT. Seluruh beban warga yang terdampak ekonomi ditanggung bersama-sama warga masyarakat desa itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika