REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku telah bersepakat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merumuskan ulang sistem manajemen SDM ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru. Tjahjo menyebut, salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengubah formasi kebutuhan kompetensi ASN.
Hal ini mengacu catatan BKN bahwa kelompok produktif dalam masa work from home menjadi berlebihan atau overload sehingga harus mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kelompok yang tidak produktif. "Jadi, kita kelebihan banyak tenaga yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekrutmen ke depan," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (19/6).
Tjahjo juga menilai perlunya strategi untuk mengurangi ASN yang tidak produktif secara bermartabat. Ia menerangkan, jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan.
Tjahjo mengatakan, rumusan ulang manajemen ASN ini juga sejalan dengan rencana besar Kemenpam-RB tentang pembangunan ASN 2020-2024, yakni gencar memperbaiki kinerja ASN mulai dari tahap rekrutmen. Saat ini sistem rekrutmen ASN sudah menggunakan sistem digital sampai pada tatanan baru pemerintahan sekarang dan masa depan.
Ia meyakini, dengan sistem rekrutmen yang berhasil secara terbuka dan profesional, pemerintah akan mendapatkan SDM terpilih yang merupakan smart ASN. Hal ini meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, serta berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.
"Di tahun 2024 pemerintah akan mendapatkan SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki integritas. Profil smart ASN maka kita akan mendapat digital talent dan digital leader," ujar Tjahjo.
Tjahjo melanjutkan, smart ASN yang tidak gagap teknologi atau gaptek akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 yang beriringan dengan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, semua jenis layanan publik akan berbasis digital dan terintegrasi.
Ia menjelaskan, digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Pasalnya, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index, dengan nilai 38,04.
"Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah menerapkan human capital management strategy menuju smart ASN 2024 dengan program 6P: perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karier; peningkatan kesejahteraan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika