REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mempertimbangkan pembelian mobile PCR. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.
"Saya minta ada pembelian mobile PCR sehingga kita bisa melakukan uji swab di mana saja. Kalau memungkinkan dan mampu membeli secara mandiri, maka tak perlu menunggu bantuan pusat," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada tim satgas mempersiapkan alat tes cepat Covid-19 yang diperuntukkan di perbatasan provinsi. Tes cepat ini akan ditujukan bagi para sopir yang mengangkut kebutuhan logistik di Kalteng.
Terkait rencana tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul menjelaskan ia telah dipanggil dan diperintahkan pimpinan untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan mobile PCR. "Jika kelebihannya lebih banyak, Dinkes Kalteng diminta segera memproses pembeliannya agar dapat memaksimalkan penanganan di wilayah Kalteng yang sangat luas," ucapnya.
Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kalteng ini menyatakan tidak ada jalan lain selain harus keluar menemukan orang dengan Covid-19 di luar sana. Strategi penanganan melalui tes cepat atau PCR massal pada kelompok yang secara epidemiologis memiliki keterkaitan harus menjadi prioritas kebijakan.
Target pemeriksaan tes cepat atau PCR massal minimal satu persen dari populasi. Strategi ini membutuhkan kesiapan ruang isolasi di RS atau RS darurat yang lebih banyak, penyiapan pusat karantina dan dukungan logistik bagi RS dan pusat karantina OTG.
Sinergi pemerintah kabupaten-kota dan provinsi dinilai mampu mengatasi masalah terkait pemilihan strategi ini. "Alhamdulilah Gubernur Kalteng mendukung strategi ini dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Kalteng dan bupati/wali kota menyediakan rapid test diagnostik untuk rapid test massal," tutur Suyuti.
Ketua Harian Gugus Tugas Darliansjah menjelaskan saat ini tes cepat massal terus berjalan. Rencananya tes ini dilakukan di semua kabupaten dan kota untuk mendorong masing-masing pemerintah daerah secara mandiri melakukan tes cepat dengan APBD kabupaten dan kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika