REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih merampungkan proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada sembilan juta keluarga penerima manfaat (KPM) di luar Jabodetabek. Namun dari angka tersebut, baru 8,3 juta KK yang datanya sudah terverifikasi.
Hingga Selasa (19/5), baru 3,73 juta KK atau 45 persen dari 8,3 juta KK yang sudah mendapat BLT tahap pertama sebesar Rp 600 ribu. Artinya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan penyaluran BLT bagi 4,6 juta KK hingga Sabtu (23/5) atau H-1 Lebaran. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampungkan seluruh penyaluran bansos tahap pertama sebelum Lebaran.
"Kita kebut sampai Sabtu dan PT Pos sudah menyanggupi, dengan berbagai upaya. Kalau dihitung dari hari ini sampai Sabtu PT Pos harus sudah menyalurkan rata-rata 800 ribu KK per hari," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (19/5).
Sebenarnya BLT yang menggunakan anggaran Kemensos ini disalurkan melalui dua pintu, yakni PT Pos dan transfer rekening bank milik negara. Khusus untuk penyaluran via transfer, sebanyak 750 ribu KK sudah menerima bantuan tahap pertama sebesar Rp 600 ribu melalui bank-bank BUMN. Artinya, tersisa penyaluran via PT Pos.
Demi mempercepat proses pencairan BLT via PT Pos, pemerintah telah memerintahkan PT Pos untuk menambah loket pelayanannya. PT Pos juga diminta memperpanjang jam operasional sampai pukul 22.00 malam. Selain itu, PT Pos juga diperintahkan membuka loket tambahan di luar kantor pos dengan memanfaatkan fasilitas publik.
"Kami juga minta kantor pos buka outlet baru khususnya untuk komunitas tertentu yang butuh bansos tunai. Masuk kantor desa, balai desa, dan otlet baru yang bentuknya seperti tenda, pakai kursi. Tapi dengan tetap protokol kesehatan," ujar Juliari.
Juliari juga memastikan seluruh anggaran BLT telah ditransfer ke rekening PT Pos sehingga penyaluran bisa dikebut selama lima hari ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika