REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adinda Pryanka, Sapto Andika Candra
Gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak wabah virus corona mulai terjadi. Pemerintah menyatakan ada 1,6 juta pekerja Indonesia telah di-PHK dan dirumahkan.
Perusahaan-perusahaan terpaksa melakukan PHK dan merumahkan karyawan karena ekonomi nasional terpukul pandemi Covid-19. Perlindungan dan jaminan sosial menjadi sangat penting bagi kaum pekerja yang kena PHK ini.
"Presiden telah perintahkan untuk segera diberikan Kartu Prakerja dan segara disalurkan bansos," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (13/4). Penyaluran jaring pengaman sosial juga akan menyasar tenaga kerja migran Indonesia yang berada di Malaysia yang memilih untuk tidak pulang ke Tanah Air.
Kartu Prakerja menjadi harapan besar bagi jutaan karyawan yang di-PHK dan dirumahkan. Bisnis lagi mandek, pendapatan hilang, tetapi kebutuhan tetap harus dipenuhi.
Apalagi, saat ini pemanfaatan Kartu Prakerja sudah diperluas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah telah memperluas tujuan program Kartu Prakerja.
Kartu Prakerja tidak sekadar menjadi fasilitas peningkatan kemampuan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga memastikan jaring pengaman sosial berjalan secara tepat. Airlangga menjelaskan, semula program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja yang terkena PHK. Namun, saat ini Kartu Prakerja juga diarahkan untuk meringankan beban biaya hidup, terutama membantu daya beli kebutuhan sehari-hari.
"Kartu Prakerja berfungsi juga sebagai instrumen memberikan bantuan sosial," Airlangga menjelaskan dalam acara launching Kartu Prakerja melalui telekonferensi, Sabtu (11/4) malam.
Secara total, tiap peserta akan mendapat paket manfaat sebesar Rp 3.550.000 dengan Rp 1 juta di antaranya dalam bentuk bantuan biaya pelatihan. Pelatihan ini dapat digunakan di berbagai platform digital mitra Kartu Prakerja.
Sisanya adalah bantuan sosial seperti yang disebutkan Airlangga. Bantuan sosial akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo, atau Gopay milik peserta dengan dibagi menjadi dua bagian.
Pertama, selepas penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan atau tiap peserta mendapatkan Rp 2,4 juta sepanjang masa pelatihan.Kedua, insentif selepas pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per survei. Evaluasi dilaksanakan sebanyak tiga kali sehingga tiap peserta akan mendapatkan Rp 150 ribu.
Pendaftaran program Kartu Prakerja untuk gelombang pertama sudah dibuka sejak Sabtu (11/4) sampai dengan Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB. Airlangga menyebutkan, setidaknya 164 ribu peserta bisa terdaftar dalam gelombang pertama ini.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs www.prakerja.go.id yang dapat diakses selama 24 jam setiap hari. Masyarakat yang mengalami kesulitan saat mendaftar dapat melapor melalui call center di (021)25541246 yang dibuka setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 19.00 WIB atau bisa juga melalui pos-el di [email protected].
Persyaratan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja adalah warga negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun. Mereka tidak sedang sekolah ataupun kuliah atau belum mendapatkan kerja.
Airlangga mengatakan, pemerintah turut mengajak mereka yang terdampak tekanan ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19 untuk ikut mendaftar. Airlangga menjelaskan, meski disebut kartu, Kartu Prakerja tidak berbentuk fisik, tetapi sebuah kode unik 16 angka yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pelatihan. Peserta bisa memilih pelatihan yang diinginkan di platform digital resmi program Kartu Prakerja seperti Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
Posko Layanan Kartu Prakerja Diserbu
Pada Senin (13/4), Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur tampak diserbu masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah. Berbondong-bondongnya pendaftar setelah Pemerintah Provinsi Jatim membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja. Sebagian dari pendaftar mengaku mendatangi posko tersebut karena kesulitan mengakses laman prakerja.go.id, tempat mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja.
"Kemarin coba daftar sendiri muter-muter, tapi enggak bisa. Makanya datang ke sini (Kantor Disnakertrans Jatim). Tadi bisa, sudah tes juga, tinggal nunggu hasilnya," ujar Abraham di Kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin (13/4).
Warga Kalibokor Kencana, Surabaya, itu mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja setelah dalam dua bulan terakhir kesulitan bekerja. Abraham yang bekerja serabutan sebagai sopir pariwisata kesulitan mendapatkan order setelah mewabahnya virus corona atau Covid-19.
Perjalanan wisata ke Gunung Bromo, Yogyakarta, Banyuwangi, hingga Bali yang biasa dilayaninya saat ini benar-benar tidak diminati. "Sudah dua bulan ini menganggur," kata Abraham.
Abraham berharap, dengan mengikuti program Kartu Prakerja, ia bisa mendapatkan pelatihan dan bantuan tunai. Apalagi, saat ini dia tidak memiliki penghasilan sama sekali. Menurut Abraham, seharusnya seleksi program Kartu Prakerja bisa dikoordinasi di tingkat RT atau RW sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Mendampingi Abraham, sang istri, Almaul Qauniah, juga mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. Qauniah yang sebelumnya bekerja di rumah makan di salah satu pusat perbelanjaan Surabaya juga menjadi korban PHK setelah mewabahnya virus corona.
Alhasil, dalam sebulan terakhir, Qauniah menganggur. "Padahal, kami punya dua anak yang harus dibiayai. Satu kelas 4 SD, yang satu masih dua tahun. Tapi, sekarang kami tidak bisa kerja dan tidak punya penghasilan," kata Qauniah.
Pemprov Jatim membuka posko layanan pendampingan program Kartu Prakerja untuk memudahkan masyarakat mendaftar. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, serta pencari kerja bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi posko yang disiapkan di 56 titik layanan.
“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja. Petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” ujar Khofifah.
Hingga 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mencatatkan, jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang, sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang. Selain itu, ada sebanyak 4.302 dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak Covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun gagal berangkat.
Menurut Khofifah, mereka inilah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu, ada 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah Covid-19, yang juga diusulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika