REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dekan Fisip Univeritsa Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod Al-Barbasy menyatakan sangat mengecam pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta yang tidak menerima bila tenaga medis diinapkan di Hotel berbintang milik Pemda DKI Jakarta. Dia mengatakan pernyataan itu ngawur dan salah besar.

‘’Bahkan para medis itu seharusnya mereka itu mendapat kompensasi lebih dari itu karena mereka berjuang mempertaruhkan nyawa di garis paling depan dalam pemberantasan dan penanganan pandemii Corona.Apalagi mereka yang terdiri para dokter dan tenaga medis terbaik sudah banyak yang gugur ketika menjalankan tugasnya,’’ kata Ma'mun Murod, ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (6/4).

Tak hanya itu, lanjut Ma'mun, pihaknya selaku Dekan UMJ tak terima bila nama almamaternya dibawa-bawa pada soal ini. Hal ini karena ada salah satu mahasiswa yang disebutkan sebagai Ketua BEM UMJ  ikut memberikan pernyataan soal penolakan pemberian tempat tinggal berupa hotel kepada para medis tersebut.

‘’Kini saya tengah cek kepada mahasiswa yang mengaku sebagai Ketua BEM UMJ itu. Saya berusaha menghubunginya untuk meminta ‘tabayun’ (klarifikasi). Tapi sejak pagi handphone belum  bisa dihubungi. Tetap belum diangkat. Harap diketahui mahasiswa yang bersangkutan bukan lagi ketua BEM UMJ karena sudah diganti sekitar tiga bulan silam,’’ tegas  Ma'mun Murod.

Untuk itu, lanjutnya, pihak UMJ menyatakan bahwa pernyataan para mahasiswa yang tergabung dalam BEM  Jakarta  tersebut tidak mewakili universitas dan  mahasiswanya.’’Meski yang menyatakan itu memakai jaket almamater UMJ kami nyatakan tidak bisa mewakilinya. Itu sikap dia pribadi,’’ tegasnya.

Ma'mun yang juga akademisi dan pengamat politik, mengatakan adanya sikap seperti ini menandakan adanya  keadaan yang memprihatinkan dalam dunia kemahasiswaan Indonesia. Sebagian aktivis mahasiswa banyak yang terjebak dalam kepentingan poliyik praktis. Dan ini berujung pada soal-soal material.

‘’Saya selaku akademisi yang berada langsung di kehidupan sehari-hari mahasiswa sikap pragmatis dengan tidak mengedepankan intelektual kini marak. Dan harus akui sikap ini juga salahnya berasal dari generasi aktivis seniornya yang banyak bersikap sama. Situasi ini mulai hari ini harus diperbaiki. Mahasiswa selain generasi intelektual mereka juga dituntut nurani dan kepekaan. Kami sedih membaca adanya berita tersebu yang sudah tersebar di berbagai media masa dan media sosial,’’ katanya.

Seperti diketahui berita mengenai penolakan pemberian fasultas hotel bagi penginapan para tenaga medis yang merawat paseien Corona salah satunya termuat pada laman WARTAKOTALIVE.COM. Dalam berita berjudul "Aliansi BEM Jakarta Bersuara Nilai Fasilitas Hotel Bintang Lima Untuk Tenaga Medis Berlebihan", puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung itu memberikan sejumlah pandangannya terkait kondisi DKI Jakarta di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19

Termasuk dengan sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereka nilai kurang tepat bahkan cenderung bernuansa politis ketimbang solutif. Selain menyoroti soal permintaan karantina wilayah atau lockdown lokal yang mereka nilai sebagai langkah terburu-buru tanpa melihat dampak ikutannya, aliansi juga mengkritik soal upaya pencegahan yang dinilai kurang maksimal.

Salah satu anggota aliansi yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) periode 2018-2019, Dheden Pratama mengungkapkan, masalah lain yang mereka soroti yakni kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker sebagai kebutuhan utama pencegahan penyebaran Virus Corona.

"Urgensi saat ini bagaimana kita sama-sama bersatu memerangi Covid-19, antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk memutus mata rantai corona," ujar Dheden saat menggelar konferensi pers bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi" di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (4/4/2020)..

Selain mengkritisi penangan Pemda DKI dalam kasus pademi Coron, Aliansi mahasiswa itu juga menyoroti  penggunaan Hotel Grand Cempaka milik Pemprov DKI digunakan sebagai tempat untuk menginap tim medis dan relawan. Mereka menganggap hal itu berlebihan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika