REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan Pemerintah harus memberikan instruksi kepada semua rumah sakit untuk menangani virus corona. Mengingat wabah corona merupakan masalah nasional maka perlu keterlibatan semua pihak. Termasuk rumah-rumah sakit swasta.
“Saya juga mendengar ada rumah sakit swasta yang menolak. Katanya, rumah sakit tersebut tidak mau ambil resiko kalau rumah sakitnya nanti dianggap tempat isolasi pasien positif corona. Pertimbangannya murni bisnis," dalam pesan singkatnya, Kamis (19/3).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) rumah-rumah sakit seperti itu perlu diberi peringatan keras. Saleh menegaskan, jika ada bukti menelantarkan dan menolak pasien positif corona, harus diberi sanksi. Sebab, pelayanan kesehatan masyarakat oleh Rumah sakit mestinya tidak didasarkan pada jenis penyakitnya. Bahkan, kata Saleh, semua pasien tanpa terkecuali harus dilayani dan ditangani.
“Beda hal jika rumah sakit tersebut tidak memiliki kualifikasi dan peralatan untuk menangani corona. Pihak rumah sakit bisa memberi penjelasan. Dengan begitu, tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata Saleh.
Saleh mengapresiasi rumah-rumah sakit swasta yang bersedia menangani pasien positif corona. Menurut Saleh hal itu menandakan rumah sakit tersebut bekerja untuk kemanusiaan. Kita perlu mendukung dan memberikan penghargaan.
Seperti diberitakan Republika.co.id, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan rumah sakit BUMN siap untuk membantu pemerintah dalam penanganan virus corona. Hal tersebut Erick katakan saat melakukan kunjungan ke RS Pertamina Jaya (RSPJ) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
"Kemarin saya telah sampaikan ke Presiden RS BUMN siap untuk membantu penanganan Covid-19, total RS BUMN ada 65 Rumah Sakit, dengan ruang perawatan khusus sebanyak 155 tempat tidur dan 66 ruang observasi atau safe house, jadi total 221 kapasitas yang dapat ditampung RS BUMN," kata Erick.