REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Bupati Garut Rudy Gunawan menginstruksikan agar para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengikuti terus perkembangan menyangkut kebijakan pusat yang diimplementasikan dengan Surat Edaran Bupati Garut. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan terkait proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dari rumah bagi para siswa sekolah selama 14 hari mengantisipasi penyebaran virus korona jenis baru (Covid-19).
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengeluarkan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satunya dengan meliburkan anak-anak sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai SMP.
"Meski dampaknya juga cukup luas, termasuk kekhawatiran dari keluarga, ketika anak-anaknya main di sembarang tempat, tidak disipilin karena ia tidak tahu apa yang harus dikerjakan di rumah," kata dia, dalam keterangan resminya, Selasa (17/3).
Karena itu, Rudy meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut untuk mengambil langkah. Ia memerintahkan Satpol PP menggencarkan patroli, terutama di tempat game online atau tempat-tempat tertentu.
"Kita akan siapkan kendaraan-kendaraan yang tidak digunakan. Di pendopo ada empat kendaraan (rush) yang akan diserahkan kepada camat, kemudian satu kendaraan untuk satpol PP. Bila ada anak berkeliaran antarkan anaknya ke orang tuanya," kata dia.
Pemkab Garut, kata bupati, harus mengambil tidakan seperti itu, untuk memastikan tidak ada anak berkeliaran akibat kebijakan yag diambil. Ia juga meminta para guru secara bergiliran piket di sekolah dan mengawasi peserta didik secara daring.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Hendra S Gumilang mengatakan, pihaknya akan langsung bergerak ke lapangan. "Hari ini dimulai di tiga kecamatan hingga besok Rabu, yaitu Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Garut Kota. Mulai Kamis, menyebar di 42 kecamatan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
