REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan agar keluarga atau kerabat di lingkaran Presiden Joko Widodo sebaiknya menunggu presiden purna tugas jika berniat terjun dan berkontestasi politik. Hal itu untuk menghindari beban politik bagi Jokowi.
"Daripada menjadi 'beban politik' bagi presiden, Presiden Jokowi perlu menyampaikan nasihat kepada orang-orang di lingkaran keluarganya untuk menunda niat baik mereka masuk dalam perjuangan politik, menundanya hingga Jokowi purna tugas dari posisi presiden," kata Khoirul Umam di Jakarta, Sabtu (29/2).
Selain karena beban politik, hal itu menurut dia, juga untuk menghindari terjadinya serangan balik backlash bagi proses pematangan demokrasi di Tanah Air. "Kecuali jika presiden menutup mata dan telinga dengan mengatakan 'saya merasa tidak terbebani'," ujarnya.
Khoirul Umam mengatakan memang tidak ada aturan legal yang dilanggar dengan majunya anak Presiden Joko Widodo, menantu dan besan presiden. "Tetapi hal itu berpotensi memunculkan banyak kemudhorotan dalam ruang demokrasi," ucap dia.
Alasannya, lanjut dia, karena majunya anak, menantu dan besan presiden itu berpotensi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dalam dunia politik. "Kedua, menjadi preseden yang tidak sehat bagi proses kaderisasi partai politik yang diharapkan bisa menyehatkan demokrasi. Partai-partai politik barangkali akan bersikap pragmatis dengan tetap menampung mereka," tuturnya.
Kader-kader yang telah lama berkontribusi, berjuang, dan berkeringat seharusnya mendapatkan dukungan memadai dari partai. Namun, mereka bisa merasa tersingkir dengan masuknya keluarga presiden yang belum atau baru saja menjadi kader dan langsung dicalonkan oleh parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
