REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang dinilai terlalu mencampuri ranah privat. Paloh pun setuju dengan pandangan itu.
"Ya, pastilah (mencampuri ranah privat)," ujar Surya saat ditemui usai peresmian gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Surya mengingatkan legislator yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga tersebut terlebih dahulu mengetahui sasaran masalah yang ingin diselesaikan.
"Saya perlu ingatkan, jangan cari-cari masalah kalau enggak ada masalah, itu yang diinginkan sama NasDem," kata Surya.
Surya juga mengaku bingung ketika ditanya apa yang ingin dicapai oleh legislator yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga tersebut. "Entah apa yang ingin dia capai, saya juga enggak tahu," kata Surya menambahkan.
Menurut Surya, ada hal-hal yang semestinya diprioritaskan dan ada pula yang tidak perlu diatur. Misalnya, permasalahan esensial dan prinsipal menyangkut ketinggian celana (celana cingkrang) yang semestinya tidak perlu dilarang-larang.
"Ini mau semuanya diatur. Bagaimana ketinggian celanalah, terus bagaimana warna celana, masih banyak di depan mata kepala kita untuk segera dibenahi," kata Surya.
RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari anggota DPR periode 2014—2019 dan masuk dalam Prolegnas 2020.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ini RUU itu baru akan disinkronisasikan dan semua pihak harus bersama-sama mencermati. Dalam hal ini, fraksi-fraksi di DPR RI membuat daftar inventarisasi masalah (DIM).
"Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan sama-sama dicermati," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika