REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, Natuna, Kepulauan Riau tetap menjadi tempat karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Hubei, China meski warga dan kepala daerah setempat menyatakan penolakan. Ada beberapa pertimbangan tetap memilih Natuna, termasuk letaknya yang jauh dari permukiman penduduk.
"Tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan di antaranya waktu, persoalan jumlah, kedaruratan hingga jaraknya yang jauh dari permukiman penduduk untuk mengantisipasi penularan meski sebenarnya media penularannya belum jelas. Jadi tidak ada skenario memindahkan tempat karantina," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono, Senin (3/2).
Anung menjelaskan, jarak Natuna yang jauh dari permukiman penduduk diyakini bisa membuat virus ini mati ketika berada di udara. Ia menegaskan, Kemenkes hanya melakukan persiapan pelayanan kesehatan terbaik, termasuk mengantisipasi penularan dengan membagi kawasan karantina menjadi tiga ring.
Ia menjelaskan, ring satu merupakan area di mana WNI tersebut tidak bisa kontak dengan orang lain, kecuali tenaga kesehatan. Ring dua untuk pemberian dukungan layanan, termask penyediaan makanan, dan ring tiga untuk pemantauan.
"Jadi kami semua di situ untuk memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi," ujarnya.
Sejumlah warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2/2020).
Anung menambahkan, kini para WNI tersebut dalam kondisi sehat setelah sebelumnya juga telah melalui proses clearence sebelum pulang ke Indonesia. Kendati demikian, ia menegaskan, mereka tetap harus menjalani protokol observasi kesehatan yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Jadi mereka sekarang masih dalam pemantauan itu," katanya.
Tak hanya upaya pengamanan kesehatan tempat karantina, ia menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) Doni Monardo, hingga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengkomunikasikan masalah ini kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat.
"Memang berdasarkan informasi Kepala BNPB, ada beberapa warga yang minta untuk diberikan perlindungan lebih yaitu dengan masker wajah, ada juga warga yang merasa jarak rumahnya dekat dengan fasilitas karantina meminta sementara tidak tinggal di rumahnya. Kepala BNPB bilang akan memfasilitasi apabila masyarakat membutuhkan hal-hal itu," katanya.
Warga Natuna kembali menggelar aksi demo menolak daerahnya dijadikan lokasi observasi WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China, pada Senin (3/2). Gelombang massa tidak hanya memadati pintu Bandara Udara Raden Sajad, tapi juga di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
Di kantor DPRD Kabupaten Natuna, ratusan warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memadati halaman kantor wakil rakyat itu sejak akhir pekan lalu. "Sejak Jumat malam sampai hari ini massa terus berdatangan ke kantor DPRD Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, di Natuna, Sabtu (1/2).
Di kantor DPRD, tambah dia, warga menolak rencana pemerintah pusat mengkarantina WNI itu di Natuna selama sekitar 14 hari. Warga sangat khawatir kalau WNI tersebut tertular virus corona asal Wuhan, China, meskipun pemerintah telah mengkalim mereka pulang ke Tanah Air dalam kondisi sehat.
"DPRD pun sudah sepakat menolak karantina WNI dari China di Natuna," sebut Haryadi.
Menangkal Infeksi Corona Jenis Baru
Ikuti Whatsapp Channel Republika