Kamis 30 Jan 2020 05:44 WIB

Fadli Zon: Pemerintah Lamban Tangani Isu Corona

Pemerintah harus lobi Pemerintah China agar WNI yang ada di Wuhan bisa dievakuasi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritisi sikap pemerintah menangani isu Corona. Ia menilai pemerintah cenderung lamban dalam menyusun kebijakan mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona. 

"Hingga hari ini (Rabu, 29/1) misalnya, belum ada satupun kebijakan yang bersifat menentukan terkait persoalan tersebut. Padahal, sudah ada enam negara tetangga kita sudah terpapar kasus Corona, yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura dan Australia," ujar Fadli dalam keterangannya.

Baca Juga

Selain itu, pemerintah juga belum memberikan peringatan perjalan bagi WNI yang akan ingin bepergian ke China. Peringatan hanya diberikan khusus bagi mereka yang hendak mengunjungi Provinsi Hubei saja, terutama kota Wuhan. 

"Padahal, sejak pekan lalu virus Corona telah menyebar ke 30 dari 31 provinsi di China. Pemerintah seharusnya lebih responsif dan sensitif mengantisipasi berbagai kemungkinan," katanya.

Ia menambahkan, begitu pula di bidang keimigrasian. Pemerintah juga belum mengeluarkan kebijakan apapun untuk membatasi mobilitas warga negara China ke Indonesia. 

"Sebagai perbandingan, pemerintah Filipina, misalnya, sudah membatalkan kebijakan visa on arrival bagi turis China sebagai bentuk antisipasi masuknya virus tersebut ke negaranya," jelasnya.

Karena itu, ia menyarankan dua langkah yang harus segera dikerjakan Pemerintah. Pertama, pemerintah diimbau segera membentuk rantai komando khusus untuk mengawasi dan memitigasi wabah virus corona.

Ia mencontohkan di bidang perhubungan, pembatalan penerbangan dari dan ke Wuhan ternyata baru dilakukan terhitung mulai 28 Januari 2020 kemarin. Sedangkan kebijakan itupun bukan lahir dari Kementerian Perhubungan, melainkan oleh maskapai.

Ketua BKSAP DPR itu menambahkan, pembatalan itu terjadi karena ekses kebijakan isolasi yang dilakukan oleh Pemerintah China sendiri, bukan atas inisiatif dari otoritas berwenang di Indonesia. "Bagi saya, ini manajemen bencana yang buruk," ungkapnya.

Kedua, pemerintah diminta untuk segera mengevakuasi serta menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di China, khususnya di wilayah endemik Wuhan. Sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, atau Perancis, misalnya, segera memulangkan warga negaranya yang sedang ada di Cina. 

"Kita juga membutuhkan tindakan responsif serupa," ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

Pemerintah harus bisa melobi pemerintah China agar WNI yang ada di Wuhan bisa dievakuasi ke tempat lain yang lebih aman. Selain upaya itu, pemerintah juga harus bisa menjamin keselamatan dan kebutuhan mereka terpenuhi. 

"Jangan lupa, akibat kebijakan isolasi yang diterapkan pemerintah Cina, stok kebutuhan makanan, misalnya, pasti berkurang," tuturnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement