REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI meminta Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk mendukung upaya penegakan hukum, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan oknum aparat dengan proses yang seadil-adilnya. Hal tersebut tertuang dalam rapat dengar pendapat Pansus Papua DPD RI dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung).
“Rapat kerja kali ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh perspektif pemerintah dalam hal ini Kejagung terhadap persoalan-persoalan hukum dan HAM yang selama ini menjadi akar masalah berlarut-berlarutnya permasalahan di Tanah Papua,” kata Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma, saat dikonfirmasi oleh Republika.co.id, Selasa (21/1)
Filep Wamafma meminta Kejakgung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge. Ia adalah tersangka pelaku pembunuhan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada Desember 2018.
Ia dipindahkan ke Jakarta Pusat untuk memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan. “Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini, dan jangan sampai si Mispo ini hanya menjadi tumbal, saya harap harus dicari solusi dan jalan terbaik dan negara harus memberikan jalan terbaik, termasuk peran Kejaksaan,” ujarnya.
Selain itu, Filep meminta kepada Kejakgung berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan berbagai kasus aktual yang terjadi.
Kasus aktual seperti peristiwa persekusi rasial dan diskriminasi termasuk penangkapan sejumlah mahasiswa dalam aksi demontrasi beberapa waktu lalu. Untuk itu, Pansus Papua DPD RI dukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas Pemerintah sebagai upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM.
"Juga, Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk membentuk Tim Kerja Bersama untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM di Papua,” terang Filep.
Senator asal Papua Yorrys Raweyai yang mengaku sempat mendampingi Mispo pada kasusnya di persidangan baru-baru ini menuturkan ia juga berusaha membuat roadmap penyelesaian masalah HAM di Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan. Saat ini, lanjut Yorry, membuat Forum Bersama DPR RI-DPD RI menangani masalah Papua, dan forum ini ia dipercayakan menjadi ketua.
"Kami akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang taat hukum sembari mencari jalan keluar terbaik” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika