REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar segera menyelesaikan pembuatan sodetan Sungai Ciliwung sebelum akhir 2020. Anies mengungkapkan, terkait pembebasan lahan yang akan digunakan telah selesai pertengahan Desember 2019 lalu.
"Tentang sodetan Ciliwung, itu Alhamdulillah pada pertengahan Desember kemarin, sudah pembicaraan dengan warga selesai. Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya," jelas Anies usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/1) petang.
Setelah nilai lahan ditentukan dan Kementerian PUPR melakukan pembayaran pembebasan lahan, maka pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) pun dapat dimulai. Menurut Anies, pembayaran pembebasan lahan ditargetkan dapat selesai pada Januari ini.
"Insya Allah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara kementerian PUPR dan masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan sekitar Sungai Ciliwung. Sedangkan pembayaran lahan dan juga pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Kalau pengerjaan tanya ke (Menteri) PUPR. Jadi bagian kami sebenarnya pembebasannya pun dengan PUPR, pembayarannya dengan PUPR. Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh kementerian PUPR," katanya.
Gubernur DKI Jakarta itu sempat menceritakan lamanya proses pembebasan tanah untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. Menurutnya, pembebasan tanah ini terhambat oleh gugatan soal penetapan lahan proyek sodetan yang diajukan oleh masyarakat. Gugatan ini dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kementerian PUPR, dan juga Jokowi sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Kemarin-kemarin kan ada gugatan. Saya putuskan untuk tidak melakukan banding supaya bisa eksekusi cepat. Lalu saya minta kepada kementerian PUPR untuk juga mencabut bandingnya. Karena kementerian PUPR juga sudah mengirimkan banding," ujarnya.
Saat itu, Anies meminta agar gugatan kasasi dicabut dan menerima putusan dari pengadilan. Sehingga komunikasi dengan masyarakat dapat segera dilakukan kembali dan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung tetap berjalan. "Dan Alhamdulillah fasenya Desember kemarin selesai," ucapnya.
Terkait masterplan pengendalian banjir Jakarta melalui skema naturalisasi, Anies menyebut skema itu merupakan rancangan yang diperuntukan untuk jangka panjang. Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus pada upaya jangka pendek untuk menangani para korban banjir.
Anies juga mengaku telah membahas upaya pengendalian banjir Jakarta ini dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pagi hari ini. "Tadi pagi saya dengan Menteri PUPR membahas ini juga. Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," katanya.
Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan air pasang dalam beberapa hari ke depan, Anies menyebut telah mengerahkan pompa air ke arah pesisir. Selain itu, pemprov DKI juga mulai mengaktifkan posko di seluruh kelurahan yang melibatkan unsur pemerintahan, TNI Polri, dan juga masyarakat. "Ketika ada hujan yang mulai menghasilkan genangan kita sudah bisa langsung respons cepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika