Sabtu 04 Jan 2020 04:57 WIB

Inisiatif Mendagri Ganti Dokumen Penduduk Rusak Diapresiasi

Penerbitan dokumen kependudukan menjadi wujud perlindungan terhadap masyarakat

Menteri Dalam Negeri Jenderal (Pol) Tito Karnavian
Foto: Republika/Thoudy Badai
Menteri Dalam Negeri Jenderal (Pol) Tito Karnavian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Mendagri Tito Karnavian beserta jajarannya atas kebijakan penggantian dokumen kependudukan yang rusak.

“Dampak bencana banjir di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Jabodetabek, banyak masyarakat yang menjadi korban harta benda. Berbagai dokumen kependudukannya rusak atau hilang hanyut terbawa banjir,” ujar Levi, Jumat (3/1).

Levi, begitu ia disapa menyambut baik gerakan Mendagri tersebut yang sudah dilakukan sejumlah Dinas Dukcapil di beberapa daerah. Salah satunya Dinas Dukcapil Tangerang Selatan yang telah membantu warga yang terkena dampak pasca banjir.

"Surat Edaran Dirjen Dukcapil atas perintah Mendagri ke seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memudahkan pengurusan dokumentasi kependudukan kepada para korban banjir harus direspon dan dijalankan dengan baik. Jangan bebankan lagi para korban banjir dengan urusan birokrasi yang ribet," papar Levi.

Levi menekankan hal tersebut melalui edaran surat dari Disdukcapil kepada kelurahan dan kecamatan untuk membantu masyarakat yang dokumennya rusak. “Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti yang disampaikan Dirjen Dukcapil merupakan salah satu dokumen penting yang harus dijaga keberadaannya bahkan senantiasa berada dekat dengan sang pemilik. Penerbitan dokumen kependudukan menjadi wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap status kependudukan setiap orang melalui pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan," imbuhnya.

Sebelumnya dikatakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019 yang  mengimbau warga agar tidak perlu khawatir karena blanko yang tersedia cukup untuk pencetakan ulang.

"Masyarakat jangan ragu, Kemendagri sudah menjamin jajarannya dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Untuk masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hanyut segera dilakukan pengurusan mulai hari ini atau setelah banjir surut," ujar Zudan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement