REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan perlu ada tindakan nyata yang tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.  Termasuk rongrongan dari Cina  yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna tersebut.

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya  protes atas manuver kapal Coast Guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," tegas Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1).

Menanggapi statement Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12), bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut Cina Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI. Kharis mengatakan bahwa semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," kata Politikus PKS itu.

Kemudian, Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara. Salah satunya Cina untuk lebih serius dan segera  membangun System Marine Surveillance.  Oleh karena itu, ia meminta kepada Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan.

"Shingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun  yang canggih untuk  mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi  lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia " katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika