Rabu 08 Jan 2020 16:07 WIB

Jokowi Sebut tak Ada Kapal Asing Masuk Teritorial Indonesia

Jokowi mengunjungi perairan Natuna yang sebelumnya diterobos kapal China.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tak ada kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Pernyataan itu terkait insiden pelanggaran yang dilakukan oleh kapal China terhadap wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna.

"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Nggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden, dikutip dari siaran resmi Istana saat berkunjung ke Natuna, Rabu (8/1).

Baca Juga

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal milik China di wilayah ZEE Indonesia, yakni di Laut Natuna. Wilayah ZEE Indonesia ini sudah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Sedangkan, China merupakan salah satu anggotanya.

Presiden juga menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi, jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia dan wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement