REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifuddin menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih relavan untuk tahun ajaran 2020 mendatang. Apalagi pihaknya juga telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait kelemahan-kelemahan dari sistem tersebut untuk diperbaiki.

"Secara konsep, zonasi masih relevan, karena memang tujuan kita adalah pemerataan. Soal pelaksanaannya, kami sudah merangkum aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan zonasi selama ini," ujar Politikus Partai Golkar saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (10/12).

Memang, Hetifah mengakui jika PPDB berbasis zonasi masih memiliki kekurangan. Contohnya bagaimana setiap anak bisa bersekolah di sekolah negeri terdekat. Kemudian ada keluhan ada anak-anak yang berada di perbatasan yang sulit mendapat sekolah. "Dikarenakan jauh dari sekolah di zona manapun sehingga bobot nilainya kecil," tuturnya.

Oleh karena itu, pada hari Kamis (12/12) nanti Komisi X DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada pertemuan nanti, kata Hetifah, Kemendikbud akan memaparkan rencana kerjanya, termasuk yang akan dibahas adalah zonasi.

"Saya harap ada solusi-solusi kreatif yang dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini di lapangan dengan berbasis teknologi. Saat semua sudah terdigitalisasi saya rasa hal-hal seperti ini dapat diatasi," tutup Hetifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika