REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah, meski perlahan naik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo nmengharapkan, peningkatan persepsi korupsi di Tanah Air tersebut melibatkan kepala pemerintahan sebagai panglima pemberantasan koruspi.
“Presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi harus bisa bersama-sama meningkatkan indeks persepsi korupsi ini,” kata Agus dalam pidato sambutan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2019 di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (9/12).
Agus menerangkan, IPK 2019 masih menunggu. Akan tetapi, menengok laporan Transparancy International (TI), IPK Indonesia 2018 cuma berada pada nilai 38 skala 100. Nilai tersebut, memang naik ketimbang IPK Indonesia 2017 yang berada di angka 37. Tetapi lebih rendanh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia yang berada di angka 47, apalagi Singapura yang tembus 85 angka.
Namun, Agus optimistis IPK 2019, Indonesia akan membaik. “Masih kita ukur nanti di akhir tahun ini. Kita berharap, trennya naik,” terang Agus.
Pada tahun-tahun mendatang, ia berharap akan terus meningkat. Hanya, menurutnya, peningkatan IPK tersebut, tak bisa hanya mengandalkan KPK sebagai badan pemberantasan korupsi. Sebab, ia menerangkan penilaian IPK, bukan cuma soal penindakan.
Akan tetapi, Agus menjelaskan, peningkatan IPK punya variabel yang banyak. Dari mulai pemberantasan, dan pencegahan, juga penindakan. Namun, menurutnya, juga berkelindan faktor politik, perekonomian, bahkan persaingan lintas negara, pun pengusaha. Karena itu menurutnya, tak bisa peningkatan IPK tersebut, hanya menjadi PR KPK. Agus meminta, agar Presiden sebagai kepala pemerintahan, juga terlibat di garda depan dalam peningkatan IPK tersebut.
“(Peran Presiden), bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi di banyak sektor, di banyak elemen, dan di banyak pihak. Jadi kami berharap, ada kordinasi yang lebih baik lagi untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera, dan makmur,” terang Agus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini memilih untuk menghadiri pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi' di SMKN 57 Jakarta Selatan. Padahal pada waktu yang sama, KPK juga menggelar acara peringatan Hari Antikorupsi Ssedunia yang digelar di Gedung Merah Putih KPK. Acara di KPK akhirnya dihadiri oleh Wakil Presiden Maruf Amin.
Usai menyaksikan pentas drama yang diperankan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi pun menyampaikan alasannya lebih memilih hadir dalam pagelaran pentas drama, daripada acara resmi yang digelar di KPK. Jokowi menyebutkan, setiap tahunnya dirinya selalu hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diadakan di Gedung KPK. Baru tahun ini saja dirinya absen.
"Hanya ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagilah masak setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf saya di tempat lain," kata Jokowi.
Pementasan drama di SMKN 57 Jakarta pagi tadi diperankan oleh sejumlah menteri, di antaranya Mendikbud Nadiem Makarim dan Menparekraf Wisnutama sebagai siswa SMK. Kemudian ada juga Menteri BUMN Erick Thohir yang berperan sebagai penjual bakso. Poin cerita dari pentas drama yang dimainkan para menteri ini, bahwa perilaku antikorupsi harus ditanamkan sejak dini melalui tindakan-tindakan kecil.
"Yang namanya korupsi itu tidak boleh, sekecil apa pun itu tetap korupsi. Lalu nepotisme, masuk perguruan tinggi mentang-mentang bapaknya pejabat, nggak pakai aturan main, itu juga tidak boleh," kata Jokowi di hadapan perwakilan siswa SMA dan SMK DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
