Rabu 27 Nov 2019 22:46 WIB

Anies Dikiritik Supir Angkot Soal Jak Lingko

Program Jak Lingko perlu diperluas trayeknya dan peremajaan armada.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Gita Amanda
Jak Lingko salah satu kendaraan solusi kemacetan Pemprov DKI.
Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Jak Lingko salah satu kendaraan solusi kemacetan Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima peserta unjuk rasa yang terdiri dari para pengemudi angkutan perkotaan (angkot) wilayah Jakarta Utara di Halaman Pendopo Balaikota Jakarta, Rabu siang (27/11). Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi agar program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengintegrasikan transportasi umum atau dikenal dengan Jak Lingko diteruskan dan diperluas, khususnya di Jakarta Utara.

Ketua Koperasi Wahana Kalpika KWK Jakarta Utara, Ramli, yang merupakan perwakilan dari pengunjuk rasa, menyampaikan terlebih dahulu apresiasi atas program Jak Lingko Pemprov DKI Jakarta yang mereka akui sukses. “Kami ingin sampaikan bahwa program gubernur tentang Jak Lingko yang sudah dijalankan Dishub dan TJ itu sangat menyentuh bagi masyarakat, sampai gang-gang dapat pelayanan gratis dengan tepat waktu dan itu memang sangat mendukung,” ujar Ramli, Rabu (27/11).

Baca Juga

Kesuksesan program Jak Lingko tersebut, menurut Ramli, harus terus didukung dengan perluasan trayek maupun penambahan serta peremajaan armada pada tahun depan sehingga makin menjangkau warga yang ingin mengakses angkutan umum, terutama yang berada di Jakarta Utara.

“Sekarang yang sudah jalan di Jakarta Utara itu ada 6 Jak/trayek dengan jumlah armada 193. Masyarakat Jakut sangat membutuhkan angkutan gratis tapi baru, terbatas 193 unit,” paparnya.

Menanggapi aspirasi para pengemudi angkot, Gubernur Anies merasa senang karena program Jak Lingko diminati bukan hanya para pengguna angkutan umum, melainkan juga operator serta penyedia jasa angkutan umum.

Anies mengaku senang ternyata program Jak Lingko yang ia rancang untuk memfasilitasi kepentingan umum. Bisa menggunakan kendaraan umum dari mana saja yang terintegrasi itu, sejalan dengan kepentingan pribadi (sopir) dan perusahaan. Sopir ternyata merasa diuntungkan, publik juga diuntungkan.

"Jadi, ini merupakan contoh betapa integrasi bukan hanya aspek transportasinya, tapi bisnis modelnya adalah bisnis model yang tidak merugikan bagi operator,” jelasnya.

Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkomitmen melakukan integrasi transportasi umum di Jakarta. Selanjutnya, Gubernur Anies juga berharap agar ada timbal balik dari pihak operator agar meremajakan transportasinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Pemprov DKI berharap para operator bisa merawat kendaraan dengan baik, melakukan update kendaraan secara berkala, kualitas pelayanan baik, karena mereka berada di dalam sistem yang saling menguntungkan.

"Saya senang dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Sebagian memang belum bisa diikutkan di 2019, karena anggarannya belum cukup, tapi InsyaAllah di tahun 2020 semua bisa dapat,” terangnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement