REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Papua dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dialog dengan para pihak yang berseberangan soal masalah Papua. Pemerintah disarankan untuk membuka diri terhadap kelompok-kelompok tersebut.
“Tadi kami sampaikan kepada Pak Menkopolhukam untuk pendekatan dialog. Pemerintah harus membuka diri,” ujar Ketua Pansus Papua dari DPD, Filep Wamafma, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Filep mengatakan, DPD menyarankan pemerintah untuk membuka diri berdialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan sekalipun. Itu perlu dilakukan dalam rangka membangun komunikasi yang jauh lebih baik ke depan. Selama ini, kata dia, dialog yang dibangun pemerintah belum menyentuh substansi persoalannya.
“Saya pikir mekanismenya akan diatur seperti apa dialognya. Tapi yang jelas, pansus akan menyentuh substansi itu untuk lebih dekat kepada kelompok-kelompok yang beda pandangan dengan NKRI,” katanya.
Ia dan tim berencana melakukan pertemuan dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Pertemuan itu akan dilakukan di Jayapura, Papua, pada 27 November.
“Pertama tanggal 26 kita ke Papua, tanggal 27 pagi kita akan lakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah,” ujar Filep.
Setelah bertemu dengan jajaran pemerintah daerah, Pansus Papua akan bertemu dengan dewan adat Papua, tokoh-tokoh gereja, dan tokoh-tokoh adat. Kemudian, barulah mereka akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh intelektual Papua.
“Dengan tokoh-tokoh intelektual Papua dan perguruan tinggi kemudian yang keempat kita bertemu dengan KNPB, ULMWP, dan kelompok-kelompok yang selama ini belum disentuh pemerintah,” katanya.
Filep mengatakan, pihak ULMWP judah menyatakan bersedia untuk bertemu dengan timnya. Kegiatan pertemuan itu rencananya akan dilaksanakan di Jayapura. Dalam pertemuan itu, ia dan tim akan mendegar keinginan apa saja yang dimiliki oleh mereka.
“Kita ingin mendengar dari mereka apa yang mereka inginkan. Kita mencatat dan kita akan bahas. Saya pikir itu (masalah referendum) bagian didiskusikan,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika