REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Pernyataan ini disampaikan saat melantik Sulaiman Harahap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin.

Bobby menyatakan bahwa birokrasi yang solid adalah kunci keberhasilan program pemerintah. Hingga kini, menurutnya, masih ada nuansa ego sektoral antar-OPD yang perlu dihilangkan. "Tidak ada ego sektoral yang selama ini mungkin masih terasa, karena kita tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi program, terutama dalam menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang akan terjadi pada 2026. Penyesuaian ini tercatat sebesar Rp1,08 triliun, dari Rp5,5 triliun tahun ini menjadi Rp4,4 triliun.

"Tidak ada lagi alasan di tahun depan penyesuaian anggaran. Saya harap, kerja kita lebih masif lagi dibandingkan tahun ini," tegas Bobby. Dengan demikian, pemerintah provinsi tetap dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk masyarakat Sumatera Utara meskipun ada penyesuaian anggaran.

Menanggapi arahan Gubernur, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kolaborasi antar-OPD. Ia menegaskan bahwa sekretaris daerah harus menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan menyatukan langkah semua OPD demi kemajuan daerah.

"Pak Gubernur sudah memberikan pesan agar Pj Sekda menjadi motor penyatu OPD yang mungkin masih memiliki perbedaan atau ego sektoral," kata Sulaiman. Semua harus bergerak dengan langkah yang sama untuk kemajuan Pemprov Sumut dan kesejahteraan masyarakat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika