REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat perlu membiasakan diri agar siap melakukan evakuasi mandiri untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana alam. Harapan itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
"Ketika terjadi gempa besar bisa jadi semua sistem tidak berfungsi. Dibutuhkan ketangguhan masyarakat untuk mengambil keputusan yang kita sering sebut sebagai evakuasi mandiri," ujar Doni usai menghadiri workshop mempersiapkan operator infrastruktur menanggapi peringatan dini di Gedung BMKG di Jakarta pada Rabu (20/11).
Menurut Doni, masyarakat harus terbiasa melakukan simulasi menghadapi bencana dan dari situ dapat mengambil keputusan jika misalnya terjadi gempa besar dan dalam durasi lama maka tidak perlu menunggu alarm peringatan untuk melakukan evakuasi.
Menurut Doni, BNPB berencana melangsungkan beberapa program agar dalam lima tahun ke depan seluruh masyarakat Indonesia pernah mengikuti edukasi dan simulasi bencana, terutama di daerah yang rawan bencana.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan Indonesia memiliki 59,5 juta kilometer garis pantai yang rentan tsunami yang mencakup 26 provinsi dan 249 kota.
"Padahal di situ adalah letak zona-zona berlintasnya tol laut juga tempat pertumbuhan ekonomi," ujar Dwikorita, saat membuka workshop tersebut.
Oleh karena itu, infrastruktur penting seperti bandara dan pelabuhan di pesisir harus dibangun atau diperkuat untuk menghadapi bencana alam seperti gempa dan tsunami.
Tidak hanya itu, menurut mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu, bandara yang dibangun dengan desain tahan gempa dan dilengkapi sensor deteksi dini seperti Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo juga bisa menjadi shelter bagi masyarakat sekitar untuk berlindung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
