REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih berlanjut di Komisi D, Selasa (12/11). Bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Komisi D menyepakati efisiensi alokasi anggaran penataan trotoar dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1 triliun.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, efisiensi ini berdampak pada penundaan sejumlah penataan trotoar paket satu dengan alokasi anggaran sekitar Rp 150 miliar dan penataan trotoar satu ruas jalan dengan usulan anggaran sekitar Rp 50 miliar lebih.
"Efisiensi berdampak pada sejumlah penataan trotoar yang terbagi dalam dua paket," ujar Hari.
Sementara Sekretaris Komisi D, Syarif, berharap efisiensi anggaran penataan trotoar dapat dioptimalkan untuk kegiatan bidang lain, di antaranya kebutuhan masing-masing suku dinas. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, juga mengapresiasi konsep penataan trotoar yang dikerjakan Dinas Bina Marga. Walaupun dia mengakui, masih ada plus-minusnya.
"Tapi konsep penataan trotoar ini cukup bagus," ujar Ida.
Dia meminta, Dinas Bina Marga harus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menjaga dan merawat trotoar setelah ditata, agar tidak dikuasai PKL dan jadi tempat parkir kendaraan bermotor. Saat meninjau langsung ke lokasi, rombongan Komisi D DPRD menyusuri trotoar mulai dari depan pusat perbelanjaan Menteng Huis hingga depan Stasiun KA Cikini.
"Kami harap penataan trotoar ini tidak menebang pohon besar. Dinas Bina Marga juga harus sosialisasikan proyek penataan trotoar ini kepada masyarakat," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika