REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengandeng polisi internasional (interpol) guna mencegah pangan ilegal masuk ke Indonesia. Terlebih, belakangan ini barang impor banyak yang masuk lewat marketplace online.
Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan, pangan impor dan lokal yang masuk kategori ilegal adalah yang tidak memiliki label BPOM. Ia menjelaskan bahwa pelibatan interpol dilakukan mengingat pangan ilegal merupakan isu kejahatan lintas-negara.
“Sekitar 100 negara (bekerja sama) dengan interpol. Kalau ketahuan (ada pangan ilegal), kami bisa berbagi informasi,” kata Penny kepada Republika.co.id, di Jakarta, Sabtu (9/11).
Penny juga meminta kepada pelaku marketplace agar kooperatif dalam mengumpulkan informasi merchant-merchant mana saja yang belum sepenuhnya menyediakan pangan legal. Pihaknya mengaku telah memiliki dokumen kerja sama dengan sejumlah raksasa e-commerce, termasuk di dalamnya marketplace, untuk menerapkan screening produk legal yang boleh beredar.
Di dalam negeri, Penny juga mengaku tengah menyusun langkah-langkah untuk memperketat aturan produk pangan yang aman dikonsumsi konsumen. Selain edukasi, dia juga telah berkoordinasi kepada Kominfo untuk tak segan mencopot produk pangan ilegal yang terpasang dii laman marketplace.
“Kami infokan ke Kominfo, suruh take down saja. Ditutup,” kata Penny.
Sementara itu, Assistant Food Agriculture Organisation (FAO) for Indonesia Ageng Herianto menyatakan, sejauh pengetatan terhadap pengawasan pangan impor dan domestik oleh pemerintahnya terlaksana dengan baik, tingkat kesehatan warganya juga seiring akan baik pula. Ia mencermati, Pemerintah Indonesia sudah mulai ke arah pengetatan pengawasan.
"FAO dalam hal ini sangat mengapresiasi,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
