REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desa fiktif alias desa siluman menjadi pembicaraan hangat menyusul pernyataan yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Desa siluman' tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran dana desa yang tidak sedikit dari pemerintah.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Didi Irawadi Syamsuddin menyebut 'desa siluman' adalah bentuk pengkhianatan. Bahkan selain keterlaluan juga dianggap sebagai tindakan konyol.
"Ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut," kecam politikus Partai Demokrat, kepada Republika.co.id, Kamis (7/11).
Oleh karena itu, Didi sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya untuk dilakukan investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani. Ia menganggap pembuat 'desa siluman' sangat tidak bertanggungjawab. Padahal program dana desa tujuannya untuk membangun dan menyejahterahkan desa.
"Justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab. Langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri, Menteri Desa Tertinggal harus segera dilakukan," tegas Didi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa. Ia mengaku memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia.
“Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” tegas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika