REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBUI) Teguh Dartanto mengungkapkan ada kendala dalam pemberian layanan BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, masalah pembaruan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi pengganjal.
"Saya rasa program BPJS Kesehatan ini sangat bagus. Tapi, database siapa yang menerima, siapa yang tidak layak menerima, itu yang jadi masalah," katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Teguh mengatakan, BPJS Kesehatan sebenarnya merupakan program yang sangat bagus. Tetapi, manfaat program tersebut kemungkinan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh semua warga yang berhak karena pembaruan data yang belum optimal.
"Permasalahannya pemutakhiran database-nya itu tidak 100 persen bagus," katanya.
Selain itu, Teguh juga mengatakan masalah distribusi kartu masih membatasi kemungkinan layanan BPJS Kesehatan dirasakan oleh semua warga yang membutuhkan. Ia mengungkapkan bahwa kartu itu belum tentu bisa terdistribusi dengan baik sampai ke penerima.
Kemungkinan itu dapat terjadi mengingat data tentang kematian dan pindah alamat belum dapat tercatat secara akurat.
"Bisa jadi 96 juta itu mungkin dalam kertas. Tetapi yang terdistribusi mungkin jauh dari itu, kurang dari itu karena ada masalah data yang enggak beres, orang sudah meninggal, pindah tempat dan lain-lain," katanya.
Oleh karena itu, masalah distribusi layanan kesehatan bagi warga yang layak mendapatkan PBI menjadi tantangan yang masih perlu diatasi.
"Secara ide bagus, secara jumlah bagus, tapi distribusinya apakah bisa digunakan atau tidak, itu permasalahan yang lain," katanya.
Ia menyarankan agar bank data tentang PBI dapat diperbaiki secara terus menerus.
"Dalam distribusi bantuan sosial itu ada namanya inclusion error dan exclusion error, kesalahan memasukkan dan juga kesalahan tidak memasukkan. Kesalahan memasukkan artinya orang enggak berhak menerima tetapi menerima. Ada orang yang berhak menerima tetapi tidak menerima. Itu yang perlu diperbaiki," kata Teguh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
