jatimnow.com -- Wali Kota Tri Rismaharini mendapat 'serangan'. Dari isu dugaan adanya mafia perizinan, anak buahnya melakukan pencitraan hingga ancaman interpelasi oleh Fraksi Golkar DPRD Surabaya.
Partai Golkar mengajukan hak interpelasi terkait Gelora Bung Tomo (GBT) yang terkunci, saat sidak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali.
Ancaman interpelasi itu digulirkan Agung Prasodjo, dari Fraksi Partai Golkar, Minggu (3/11/2019).
Sebelumnya, Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi mendapat kritik pedas dari politisi Partai NasDem, Imam Syafii pada acara resmi Rapat Parnipurna di DPRD Surabaya pada Kamis (31/10/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi yang sering turun ke lapangan dinilai melakukan pecitraan karena Pilwali Surabaya tak lama lagi digelar.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya sibuk membela Wali Kota Risma. Mereka pasang badan.
"Tentu fraksi kami akan memback up habis Wali Kota yang kader PDI Perjuangan,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri, Senin (4/10/2019).
Syaifuddin Zuhri sangat yakin Menpora bisa memahami, kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat, yakni hari Minggu. Mungkin juga belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya. Sehingga tidak didampingi pihak pemkot.
Ia menyadari, Menpora Zainuddin Amali adalah kader Partai Golkar. Wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaanya. Tapi hak interpelasi juga sebaiknya tidak digunakan sembarangan.
"Kita paham kok kalau Menpora dari Partai Golkar. Masak hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi," tegasnya.
Syaifuddin Zuhri menambahkan interpelasi dilakukan semata-mata kalau Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Tetapi kalau hanya masalah kunci GBT.
"Saya yakin hanya masalah miss koordinasi," ujar dia.
"Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masak, interpelasi hanya karena pintu terkunci," tambah Syaifuddin.
Tudingan kepada Eri Cahyadi melakukan pencitraan juga ditangkis.
Syaifuddin menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeko adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
Monitoring dan evaluasi itu, kata Syaifuddin, diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota.
"Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja," tutur Syaifuddin.
Atas kritik tersebut, Syaifuddin memberikan dukungan kepada Wali Kota Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap kukuh menjaga Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyat.
"Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma. Bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya," tegas Syaifuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika