REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terbuka untuk mendengarkan masukan dari para dokter. Khususnya mereka yang bertugas di lapangan dalam upaya mengatasi masalah stunting atau kekerdilan pada anak.
“Saya senang sekali mendengar banyak masukan yang sangat variatif dan multi dimensional dilihat dari banyak perspektif dan ternyata masalah kekerdilan ini sangat kompleks," kata Muhadjir saat berdialog dengan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah dalam lokakarya terkait kekerdilan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/11).
Salah satu masukan dari para dokter ialah kekerdilan tidak hanya soal gizi buruk dan 1000 hari pertama kehidupan, namun juga terkait dengan masalah sanitasi. ”Masukan tadi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional," kata Menko PMK.
Menko PMK mengatakan koordinasi yang akan dilakukan Kemenko PMK sifatnya berjenjang, mulai dari membentuk satuan tugas khusus antar kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Jika berkaitan dengan kementerian lain yang berbeda kemenko, maka Menko PMKakan membahasnya dengan sesama menko. Misalnya, koordinasi untuk masalah pembangunan sanitasi, kementerian yang berwenang adalah Kemen PUPR yang koordinasinya ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
"Masalah kekerdilan sudah jadi program prioritas nasional dalammenyiapkan generasi emas untuk menyiapkan Indonesia maju terutama saat usia 100 tahun Indonesia di 2045. Angka kekerdilankita masih dan fluktuatif,” kata Muhadjir.
Dia memilih untuk turun langsung ke lapangan, khususnya berdialog dengan para tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan ini dengan jelas.
Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang nantinya dirumuskan serta bersesuaian antara program kerja dengan fakta terkini di tengah masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika