REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Dessy Suciati Saputri
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik 12 wakil menteri (wamen) pada Jumat (25/10). Jumlah wakil menteri yang empat kali lebih besar dari periode sebelumnya itu diharapkan dapat membantu kinerja dan menekankan efektivitas.
Namun, menggemuknya jumlah wakil menteri itu dinilai tak selalu berbanding lurus dengan hasil kinerja. "Belum tentu, masih perlu diuji sekali, apalagi kebanyakan mereka tidak punya jam terbang menjadi wamen," kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor pada Republika, Jumat (25/10).
Firman menilai, sebagian nama yang masuk dalam daftar wakil menteri Jokowi sukses hanya dalam lingkungan dan lingkup pekerjaan terbatas. Sementara, kementerian yang harus dibantu adalah kementerian besar dengan portofolio dan anggaran yang besar.
"Ini perlu disayangkan. Mengapa pihak yang masih belajar itu menduduki posisi yang sangat strategis, di mana sebetulnya keperluan dari itu adalah untuk mengefektifkan kementerian itu," ujar Firman.
Firman mengatakan, tujuan dasar pengadaan wakil menteri ini sejatinya baik, yakni untuk memperkuat kabinet. Wakil menteri juga semestinya dapat membantu sejumlah kementerian yang memiliki tugas berat, misalnya Kementerian Keuangan, BUMN, dan Luar Negeri.
Namun, lanjut Firman, yang terjadi, Jokowi justru lebih menampilkan penunjukan wakil menteri itu sebagai kelanjutan bagi-bagi jabatan untuk pendukungnya yang belum mendapat jatah. Sebanyak tujuh dari 12 wamen yang dipilih merupakan politikus sekaligus pendukung Jokowi. Lima sisanya merupakan birokrat yang dinilai Firman memang sesuai dengan bidangnya.
"Jadi yang saya khawatirkan, wamen ini yang tujuh itu hanya buang-buang uang saja nanti, tanpa satu pekerjaan yang clear dan tidak bisa menangani dengan baik," ujar dia.
Peneliti Politik Senior LIPI Syamsuddin Haris juga menilai, opsi penggemukan kabinet yang dipilih Jokowi bukan tindakan yang tepat. Terlebih lagi, hal ini kontradiktif dengan ucapan Jokowi saat pidato di pelantikan dirinya, akan memangkas birokrasi.
"Menggemukkan kabinet jelas bukan pilihan yang tepat bagi Presiden karena belum tentu menjanjikan efektivitas. Apalagi kontradiktif dengan upaya pemangkasan eselon di birokrasi. Jadi ini tidak konsisten," ujar Syamsuddin Haris.
Politikus PAN Saleh Partaonan Daulay juga mempertanyakan banyaknya wakil menteri yang dilantik Jokowi. Menurut dia, hampir semua kementerian memiliki deputi dan direktorat jenderal yang membantu tugas menteri secara rinci.
"Nah nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wamen ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas dalam hal ini seremonial saja," ujar Saleh.
Di samping itu, Saleh juga menyampaikan, pembahasan anggaran untuk APBN 2020 tidak mengandung nomenklatur anggaran untuk wakil menteri. Dengan tidak adanya anggaran dari APBN itu, Saleh mempertanyakan, dari mana pendanaan untuk wakil menteri itu.
"Jadi tidak ada anggarannya yang dibahas. persoalannya nanti anggaran ini dari mana," ujar dia menambahkan.
12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
Bantah bagi-bagi jatah
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman membantah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membagi-bagikan kursi menteri dan wakil menteri ke partai pendukung dan relawannya. Menurut Fadjroel, tokoh-tokoh yang dipilih oleh Presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa dari berbagai daerah.
Menurut Fadjroel, para menteri dan wakil menteri tersebut justru merupakan wajah persatuan Indonesia. "Jadi semuanya sudah lengkap selesai, insya Allah terwakili. Ditambah tadi wamenag kan beliau santri nahdliyin. Saya pikir itu penting dicatat semuanya sudah insya Allah aman," kata Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/10).
Ia juga menegaskan, para menteri dan wakil menteri yang terpilih akan bekerja sesuai visi misi Presiden. Lebih lanjut, salah satu wakil menteri yang dilantik Presiden hari ini merupakan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
Fadjroel pun menegaskan, Budi Arie ditempatkan oleh Presiden sesuai dengan keahliannya. "Dia mampu bangun jaringan Projo ke seluruh Indonesia dan itu nanti akan dibutuhkan untuk pembangunan desa, saya pikir itu menarik banget," kata dia.
Terkait keterwakilan parpol lain yang belum terakomodasi di dalam kabinet, Fadjroel mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, susunan menteri dan wamen saat ini sudah cukup baik.
"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-baiknya. Kemarin dalam rapat perdana beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
