REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis tidak akan menjadi partai oposisi sendirian. Sejak awal sikap mereka tegas menjadi oposisi, meskipun kolega mereka, Gerindra, terbujuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan, pihaknya berharap ada partai lain yang memosisikan diri untuk menjadi oposisi. Kemungkinan PKS tak sendirian sebagai oposisi makin terbuka. Dua partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 kemarin, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tak turut menyertai Gerindra masuk jajaran kabinet.
"Jadi, PKS tetap berharap tidak sendirian dalam oposisi. Namun, kalaupun harus memperhatikan itu, kami berharap akan membuka komunikasi dan sinergi dengan teman-teman," ujar Mardani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).
Ia menjelaskan, PKS sesungguhnya tidak percaya diri secara matematis untuk menjadi oposisi. Sebab, secara tidak langsung, jumlah oposisi yang sedikit akan membuat pekerjaan terasa sulit. "Namun, kan politik tidak matematis. Saya mencatat belakangan ini ada satu hukum besar, hukum sentimen publik. Ketika publik bersatu punya keinginan dan sentimen, ternyata itu sangat powerfull," ujar Mardani.
Meski demikian, PKS tetap menghargai keputusan Gerindra bergabung dengan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia berharap PAN dan Demokrat tetap berada dalam peran oposisi. "Tetap berdoa dan berharap semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi ada di barisan kami oposisi. Ini yang sehat buat demokrasi. Ini yang sesuai dengan logika demokrasi," ujar Mardani.
PAN sendiri mengaku sejak awal tidak melakukan lobi-lobi dan menawarkan nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf seperti yang dilakukan Gerindra. Ketua DPP PAN Yandri Susanto bahkan sempat menyindir masuknya Prabowo sebagai calon menteri pertahanan.
Ia berkelakar tidak bisa membayangkan calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2019 tersebut rapat kerja dengan Komisi I DPR. "Saya nggak kebayang itu capres nanti raker sama Komisi I gitu kan. Nanti jangan-jangan 'Pak Capres, eh bukan Pak Menteri'. Gitu. Nah, nanti orang nanya begitu kan," kata Yandri.
PAN menegaskan, sebagai pihak di luar pemerintah, mereka siap menjadi penyeimbang. PAN akan senantiasa mendukung program pemerintah jika program tersebut baik untuk rakyat. Sebaliknya, PAN siap mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat. "Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah khususnya kami-kami di parlemen," katanya.
Namun, sekretaris Fraksi PAN di DPR itu tak mempermasalahkan keputusan Gerindra yang akhirnya bergabung dengan pemerintah setelah bertarung di Pilpres 2019 kemarin.
Selain PAN, Demokrat diprediksi juga bakal berada di luar pemerintahan bersama PKS dan PAN. Pada hari kedua pemanggilan calon menteri oleh Presiden Jokowi, tidak ada satu pun kader Demokrat yang datang ke Istana Negara.
Padahal, Demokrat termasuk partai yang rajin menggelar pertemuan dengan Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (10/10) lalu. Mereka juga siap mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon menteri.
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10) siang ini.
Nasib Demokrat
Namun, saat dikonfirmasi apakah Demokrat jadi masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan enggan berkomentar. "No comment, tunggu aja dulu," ujar Syarief yang kemudian masuk ke dalam Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).
Sementara, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga enggan mengomentari perihal partai mereka yang tak diundang ke Istana seperti Gerindra. Ibas menyatakan tidak ingin mengomentari lebih lanjut masuknya Gerindra dalam jajaran kabinet pemerintahan 2019-2024 mendatang. "Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberikan apresiasi. Kami hanya menonton dan melihat," ujar Ibas.
Partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan seluruh keputusan soal kabinet kepada Jokowi. Namun, Ibas mengingatkan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk memilih menteri yang tepat. "Semoga yang dipilih adalah orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang benar-benar sesuai dengan visi misi Pak Presiden dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan," ujar Ibas.
Ibas juga mengatakan, Partai Demokrat akan mendukung program Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyejahterakan masyarakat. Namun, mereka juga akan mengawasi dan mengkritisi kerja pemerintah yang dinilai tidak memuaskan. "Yang penting negara adil, rakyat sejahtera. Selama ini sama, Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata putra bungsu SBY ini.
Terpisah, hadirnya Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana pada Senin (21/10) kemarin menguatkan sinyal merapatnya Gerindra dengan pemerintah. Prabowo sudah menyatakan bakal membantu Presiden Jokowi untuk urusan pertahanan nasional. Sementara, Edhy Prabowo kemungkinan akan mengisi pos menteri kelautan dan perikanan (KKP).
"Isu yang saya dengar seharian ini katanya (Edhy Prabowo) menteri kelautan. Tapi, kan kita tidak boleh (mengumumkan), yang mengumumkan kan Istana, hari Rabu," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman. N febrianto adi saputro/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
