REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2014, sektor transportasi laut telah berhasil memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia. Salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan angkutan tol laut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menyampaikan, salah satu agenda prioritas yang terdapat di Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. "Selain itu, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional yang selama ini merupakan tujuan dari penyelenggaraan tol laut," ujar Agus dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.
Berkaitan dengan hal tersebut, Agus juga menjelaskan beberapa capaian kinerja Pemerintah di sektor perhubungan laut dalam 5 tahun kebelakang. "Komitmen di sektor perhubungan laut dalam membuka keterisolasian yakni dengan memberikan dukungan aksebilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan) melalui penyediaan prasarana," katanya.
Dikatakan Agus, sampai saat ini program tol laut telah memiliki 18 rute/trayek ditambah 2 rute/trayek baru di 2019. Trayek-trayek itu yang mampu menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok berjalan dengan lancar hingga wilayah-wilayah terluar.
"Program ini telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan-bahan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di Indonesia Timur," ucapnya.
Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) juga telah melakukan pengembangan pelabuhan.
Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun, Ditjen Hubla telah berhasil menyelesaikan pengembangan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut, pengembangan pelabuhan lain berjumlah 118, pembangunan kapal perintis 104 unit, pembangunan pelabuhan non komersial 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut sebanyak 295 kapal.
Kapal tol laut Kendhaga Nusantara 4. (Foto: Humas Ditjen Hubla)
"Pengembangan pelabuhan di antaranya pengembangan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung dan proyek tol laut," jelasnya. Untuk meningkatkan bidang logistik, Kementerian Perhubungan juga akan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional. Hal tersebut dilihat dari arus bongkar muat (throughput) petikemas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 yang mencapai 7,5 juta TEUs dan diharapkan dapat terus1 bertambah menjadi 8 hingga 12 juta TEUs di tahun 2019.
Lebih lanjut Dirjen Agus menyampaikan, pihaknya telah menyediakan 113 trayek perintis yang dapat melayani saudara-saudara kita yang hampir tidak tersentuh kapal komersil.
Dalam kesempatan yang sama, dia mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melaksanakan implementasi inaportnet sampai dengan tahun 2019 di 16 pelabuhan. "2 pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, 2 pelabuhan kelas III dan 1 pelabuhan kelas IV," katanya. "Implementasi ini dalam upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan melalui digitalisasi melalui cargo service dan passenger service," sambungnya.
Adapun outcome yang dihasilkan dari implementasi inaportnet ini yaitu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagai langkah transparansi waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan, pelayanan lebih cepat yang awalnya 1-3 hari menjadi 30 menit, pelayanan yang lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen dan paperless administrasi, peningkatan pelayanan barang di pelabuhan, tracking document dan container dengan mudah dan transparan, pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest.
Dirjen juga menyatakan, bahwa kini pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama sudah diberlakukan sistem 24/7 yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang artinya pelayanan kepelabuhanan dilakukan non-stop tanpa henti.
Selain itu, komitmen Ditjen Perhubungan Laut untuk meningkatkan kenyamanan penumpang disamping membangun pelabuhan juga memastikan terlaksananya impleme tasi e-ticketing di pelabuhan secara bertahap.
Di bidang perkapalan dan kepelautan, pembangunan sistem pendaftaran kapal dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang maritim melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terus meningkat. Khusus penyelesaian pas kecil bagi kapal tradisional di bawah GT.7 juga terus dilakukan hingga tahun 2019 ini.
Di bidang kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu 2015 - 2019, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah tercapai 69 unit dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.
Selain itu, ada hal yang membanggakan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama yang memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas laut di Selat Sunda dan Selat Lombok dimana TSS ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif bulan Juni 2020.
Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah ada 400 fasilitas pelabuhan dan 1.572 kapal berbendera Indonesia yang sudah comply dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2020 - 2021 yang pemilihannya akan dilakukan di akhir November 2019 ini.
"Indonesia akan maju kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 - 2021. Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat maritim dan stakeholder untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang akan berjuang di IMO bulan November nanti," kata Dirjen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika