Kamis 17 Oct 2019 09:02 WIB

Supendi Minta Upah 7 Proyek

Pemkab memberikan pendampingan hukum untuk Supendi dkk.

Bupati Indramayu Supendi (kiri) berjalan menuruni anak tangga usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pendampingan

Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada para pejabat tersebut. "Kita lakukan pendampingan dalam rangka mendampingi proses hukum yang dijalani bupati dan pejabat lainnya," kata Taufik.

Taufik memastikan kasus Supendi tidak akan mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan, termasuk pembangunan jalan yang menjadi materi kasus. "Masa kita hentikan? Proses pengerjaan (jalan) harus sampai selesai karena itu harapan masyarakat," kata Taufik.

Taufik akan segera menggantikan posisi Supendi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indramayu. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyatakan, surat keputusan pengangkatan Taufik akan segera ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Mudah-mudahan (Kamis) besok, dengan seizin Pak Gubernur Jawa Barat," kata Uu.

Gubernur Ridwan Kamil mengaku sudah mengingatkan Supendi agar menghindari korupsi saat pelantikan bupati. “Pada saat pelantikan, saya sudah ingatkan yang bersangkutan agar menjauhi godaan yang pastinya datang tiap hari karena jadi pemimpin itu berat,” ujar Emil, sapaan akrabnya, melaui keterangan tertulis.

Emil melantik Supendi pada 7 Februari 2019. Supendi menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri. Jabatan awal Supendi adalah wakil bupati. “Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Tapi, belum genap satu tahun, bupatinya sudah kena OTT. Ini sangat memprihatinkan. Kasihan warga Indramayu,” kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya memiliki rencana besar bagi Indramayu. Sebagai penyangga Segitiga Rebana, Kota Mangga memiliki fungsi sentral dalam investasi dan pengembangan kawasan. Namun, penangkapan itu setidaknya dapat menghambat investasi. Apalagi, dalam hitungan hari Pemprov Jabar akan menggelar West Java Invesment Summit 2019. “Korupsi itu musuh investasi,” kata dia.

Emin mengklaim Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai upaya agar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercipta di level kabupaten/kota. Di antaranya adalah pakta integritas dan inovasi berbasis teknologi. "Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini (kepala daerah kena OTT),” kata Emil. Namun, ia tetap akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. n lintar satria/lilis sri handayani/arie lukihardianti/ronggo astungkoro/antara ed: ilham tirta

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement