REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani mengatakan jangan menyederhanakan peran perempuan hanya pada urusan dapur, kasur, dan sumur. Tiga hal itu sebagaimana stereotipe yang selama ini masih melekat kuat di masyarakat.
"Urusan dan kerumitan di tiga ruang yang dianggap sebagai urusan perempuan itu sangat dipengaruhi kebijakan negara. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dihasilkan dari proses politik," kata Netty melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (16/10).
Netty mencontohkan harga bahan kebutuhan pokok, air bersih, listrik, kesehatan ibu, kesehatan anak, kecerdasan anak, dan risiko kematian ibu dalam persalinan merupakan hal-hal yang banyak dialami perempuan. Semua hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan negara.
Karena itu, perempuan harus terlibat dalam ruang publik dan politik. Partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik adalah sebuah keniscayaan untuk kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan.
"Bukan karena perempuan kurang kerjaan atau sekadar menuntut persamaan hak saja," kata anggota legislatif yang terpilih dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu itu.
Netty mengatakan negara memerlukan andil dan karya perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi perempuan, anak, keluarga, dan seluruh elemen bangsa. "Sampai saat ini, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan rerata lama sekolah perempuan masih rendah. Jumlah keluarga prasejahtera, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, kasus perdagangan perempuan, dan jumlah pekerja anak di Indonesia masih tinggi," katanya.
Kehadiran perempuan di parlemen, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional dapat memberikan kontribusi penyelesaian persoalan-persoalan penting menyangkut perempuan, anak, dan keluarga. Perempuan di parlemen harus terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi agar perannya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
"Kiprah perempuan di parlemen harus memastikan kebijakan publik yang prorakyat bisa hadir. Saat ini baru 119 perempuan dari total 575 anggota DPR. Perlu ada upaya serius dari pemerintah, partai politik dan elemen masyarakat lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan anggota legislatif di DPR," tuturnya.
Netty juga mengingatkan perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi dalam bidang yang digeluti. Perempuan Indonesia jangan terjebak dengan stereotype dapur, sumur, kasur.
"Jadikan 'dapur, sumur, kasur' itu sebagai pijakan untuk melakukan lompatan dan perluasan peran," pesannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika