Tunggu panggilan
Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, belum ada panggilan dari Presiden Jokowi terkait calon menteri. Namun, para ketua umum partai politik sudah diwanti-wanti untuk tidak meninggalkan Jakarta menjelang pelantikan presiden. "Kita menunggu saja, menunggu dilamar," ucapnya.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, tradisi kabinet diisi pihak-pihak yang sempat bersaing secara politik bukan barang baru di Indonesia. "Karena, itu juga terjadi ketika zamannya Pak SBY, demikian juga di Pak Jokowi. Ada PPP yang tadinya berhadapan ada, ada PAN yang juga nyatu," kata dia.
Ia menilai, kemungkinan bergabungnya parpol oposan sangat terbuka karena Jokowi sedang membutuhkan dukungan di tengah mulai munculnya ketakpercayaan masyarakat. Meski begitu, Siti mengingatkan, sikap parpol yang menyeberang bisa menimbulkan kekecewaan masyarakat. “Pasti akan menimbulkan satu rasa kecewa, menimbulkan pertanyaan kebingungan lalu kecewa. Tapi, jangan lupa nanti pemilu lagi juga memilih lagi,” ujarnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut bahwa pada saat seperti ini hak prerogatif Jokowi akan diuji. "Jokowi di periode kedua ini tidak boleh punya beban dan tersandera dalam mengangkat dan memilih menterinya secara merdeka," kata Pangi.
Jika Jokowi dapat tegas dengan pilihannya, ia dapat memilih menteri yang memiliki komitmen dan berintegritas dalam tugasnya lima tahun ke depan. Hal itu bisa dilakukan tanpa perlu memikirkan jatah kursi yang harus diberikan kepada partai pengusung atau oposisinya.
"Menteri yang dipilih harus memenuhi syarat utama, berintegritas, punya kapasitas, punya narasi besar, visioner, inovatif, dan komunikatif berselancar dalam lintas rumpun kementerian," ujar Pangi.
Namun, jika hal tersebut tak dilakukan, ia menilai bahwa kabinet Jokowi-KH Ma'ruf Amin dipastikan gemuk. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta itu harus memikirkan jatah menteri yang akan didapatkan partai koalisi dan oposisi yang mendukungnya.
"Pak Jokowi sepertinya bakal menambah pos wakil menteri untuk mengakali, melakukan politik akomodasi, dankompromi menyenangkan partai pengusung utama," kata dia. n sapto andika candra/intan pratiwi/febrianto adi saputro/nawir arsyad akbar ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
