REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengaku sudah mengajukan sejumlah program kepada Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menuturkan, sebelum Gerindra, pihaknya sudah lebih dulu menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait jalannya pemerintahan lima tahun mendatang.
Bahkan, Syarief membeberkan nama Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi sosok yang diajukan untuk menjadi salah satu calon menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, Demokrat tetap menyerahkan sepenuhnya susunan kabinet dan nama-nama menteri kepada Jokowi.
"Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia yang merupakan kader yang dipersiapkan sebagai pemimpin ke depan, tentu beliau siap," tutur Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Mantan Menteri UKM dan Koperasi itu menuturkan, dalam pembicaraan antara Demokrat dengan Jokowi, partai berlambang bintang mercy ini menyampaikan program yang sesuai dengan 14 program prioritas Partai Demokrat. Syarief mengklaim, 14 program prioritas tersebut juga sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. "Mudah-mudahan itu bisa diadopsi karena kami, yakin 14 program prioritas itu merupakan yang diinginkan masyarakat saat ini," kata Syarief.
Ia menambahkan, beberapa program prioritas yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, antara lain, menyangkut masalah ekonomi, daya beli rakyat, tentang kemiskinan. Kemudian, tentang pengangguran, lapangan pekerjaan, kebijakan luar negeri, dan juga soal kebijakan energi.
Menurut Syarief, jika di antara 14 program prioritas itu ada yang sesuai atau sudah ada dalam program Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan, Partai Demokrat dan Jokowi tinggal menyinergikan kedua program. Demokrat menegaskan, sepanjang program yang dijalankan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun ke depan untuk kepentingan rakyat, mereka akan mendukung.
Sebelumnya, Gerindra sudah lebih dulu mengklaim kemungkinan mendapatkan posisi Menteri Pertanian (Mentan) jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden," tutur Dasco di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Wakil Ketua DPR ini mengatakan, Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra maka Mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.
Namun, klaim Gerindra dan Demokrat ini dibantah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, belum ada pembicaraan terkait kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Arsul enggan mengomentari kemungkinan masuknya Gerindra dalam kabinet lima tahun mendatang. "Itu belum ada. Jadi, belum ada yang bisa dikomentari," kata Arsul.
Terkait urusan menteri, ia menegaskan bahwa hal itu menjadi kewenangan Presiden. PPP prinsipnya menghormati prerogatifnya Presiden untuk menyusun kabinet.
"Posisinya kan bukan posisi keberatan atau tidak keberatan. Posisinya adalah menghormati hak prerogatif Presiden, artinya kalau Presiden bertanya nanti baru kita memberikan pendapat. Kalau nggak bertanya memang itu kewenangan Presiden sepenuhnya harus kita hormati aja," ujarnya.
Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengklaim, Jokowi belum berbicara soal kabinet. "Tidak adalah kabinet. Pak Presiden saja belum bicara," kata Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu.
Ketua Fraksi PKB ini menegaskan, sikap PKB terkait isu kabinet adalah mengikuti keputusan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif penyusun kabinet. Ia juga menilai, Jokowi nantinya terbuka terkait formasi menteri yang disusunnya. "PKB, kalau Presiden sudah putuskan, kita manut (mengikuti). Pak Presiden kewenangannya itu," tegas Cucun.
Terkait harapan menteri untuk PKB sendiri, Cucun enggan berspekulasi. Menurut dia, pembicaraan soal hal tersebut ada di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dan Jokowi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan keduanya sudah melakukan pembicaraan.
Secara khusus, PKB berharap agar jatah menteri yang didapatkannya dapat sesuai dengan jatah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi di DPR. Dengan demikian, program pemerintah yang diselenggarakan menteri dari PKB bisa selaras dengan DPR. "Harus sejalan," tegasnya. N febrianto adi saputro/arif satrio nugroho/nawir arsyad akbar, ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika