REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait penambahan anggota partai koalisi pemerintah. Partai berlogo banteng moncong putih itu mengaku menyerahkan keputusan penambahan anggota koalisi kepada Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsoennya seperti itu," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (18/10).

Dia mengatakan, penambahan anggota koalisi usai pilpres akan didiskusikan dan diputuskan bersama antara presiden dengan seluruh partai polilitk pengusung Jokowi dalam pemilu kemarin. Lanjut dia, demokrasi yang sehat terbentuk atas kesamaan koalisi sebelum dan setelah pilpres.

Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun diluar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Kecuali, dia mengatakan, ada pertimbangan yang sangat strategis seperti perlunya konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal.

Kabar bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin makin berhembus kencang jelang pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober nanti. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga sudah menemui beberapa anggota KIK jelang pelantilan tersebut.

Terkait hal tersebut, Hasto mengakui bahwa saat ini sedang terjadi proses pembahasam soal penambahan koalisi pascapilres. Namun, dia mengatakan, belum ada keputusan resmi berkenaan dengan hal itu.

"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika