REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara soal nama sejumlah calon menteri pada Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah. KPK mengungkapkan, beberapa di antara mereka pernah dipanggil sebagai saksi, serta ada juga yang pernah disebut di persidangan.
"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka informasinya," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (22/10).
Ia kemudian memerinci, pengusaha sekaligus politikus Partai Golkar Zainuddin Amali pernah diperiksa sebagai saksi dalam dua kasus, yakni kasus suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan kasus gratifikasi Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala SKK Migas.
Selanjutnya, Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk mantan bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berikutnya, politikus PKB Ida Fauziyah juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi haji yang melibatkan mantan menteri agama Suryadharma Ali.
Baik Zainuddin, Abdul Halim, maupun Ida telah dipanggil oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. "Ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap ketua MK, gratifikasi sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi bupati Nganjuk, dan juga kasus korupsi haji yang melibatkan menteri agama sebelumnya," ucap Febri.
Terkait dengan pemilihan menteri, dia menegaskan, KPK sebaiknya tidak menanggapi terlebih dahulu. "Namun, memang ada beberapa nama yang kami tahu terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan," tuturnya.
Sebelumnya, pada hari Senin (21/10) Presiden juga sempat memanggil Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu. Tetty juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi, baik di gedung KPK RI maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait dengan kasus dugaan penerimaan suap revitalisasi pasar di Kabupaten Minahasa Selatan.
Bertemu Presiden Joko Widodo. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu (kiri) dipanggil bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya. Menurut dia, sejauh ini belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.
"Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas, tidak tercela, dan kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ucap Syarif.
Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengakui, kedatangan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu karena undangan dari pihak istana. Tetty, ujar Fadjroel, diundang melalui pesan Whatsapp sebagai calon menteri.
Namun, keputusan itu berubah di detik-detik terakhir menjelang Tetty bertemu langsung dengan Jokowi. "Ada sejumlah pertimbangan terkait prinsip kehati-hatian, terutama soal pemanggilan beliau (oleh KPK)," ujar Fadjroel di Istana Negara, Selasa.
Menurut dia, Tetty memang pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menimpa Bowo Sidik Pangarso, politikus Partai Golkar. Fadjroel menyebutkan, Presiden Jokowi menginginkan seluruh calon menteri memiliki rekam jejak yang bersih, termasuk soal keterlibatan dalam kasus korupsi.
"Ada koordinasi dengan pihak partai, terus kemudian ada informasi datang, kemudian dalam membentuk kabinet penuh kehati-hatian," kata Fadjroel.
Dalam pemilihan susunan kabinet kali ini, Fadjroel menyebutkan, Presiden mengedepankan prinsip kehati-hatian. Presiden juga dibantu oleh tim yang dibentuknya dalam memeriksa latar belakang masing-masing calon.
Tetty tiba di Istana Negara pada Selasa (21/10) pagi setelah kedatangan Mahfud MD. Tetty yang mengenakan kemeja putih langsung masuk ke istana tanpa memberikan keterangan kepada awal media. Namun diketahui, Tetty keluar kompleks istana melalui pintu samping setelah dirinya bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tetty disebut urung bertemu Jokowi setelah pertemuan dengan Airlangga.
Ketua DPW PKB Jatim sekaligus kakak kandung Cak Imin, Abdul Halim Iskandar, dipanggil Jokowi, Selasa (22/10).
Sedangkan, Ketua DPW PKB Jawa Abdul Halim Iskandar mengklaim, kasusnya di KPK sudah diklarifikasi. Terkait dengan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus penerimaan gratifikasi Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman di KPK, ia menegaskan, penerimaan tersebut sudah clear. "Semua clear enggak ada masalah," kata dia.
Sedangkan, Ida Fauziyah mengiyakan pernah diperiksa KPK terkait kasus dana haji pada 2014. Ia mengatakan, dalam kesempatan itu hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan itu, kata dia, terkait kapasitasnya sebagai anggota Komisi VIII DPR yang membidangi beberapa sektor, termasuk soal haji.
"Saya sebagai ketua komisi. Saya hanya diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait pengelolaan anggaran haji," kata Ida. n Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputriantara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
