REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedianya sempat mengatakan sudah rampung menyusun rancangan susunan kabinet pemerintahan selanjutnya, periode 2019-2021. Namun, susunan ini ternyata belum final.
Ia menyampaikan, rancangan kabinet masih mempertimbangkan masukan sejumlah pihak. Termasuk yang terakhir berasal dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkunjung ke Istana, Kamis (10/10) kemarin. "(Sudah) rampung. Ya, mungkin ada pertimbangan masih bisa (berubah)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10).
Dalam pertemuan dengan SBY kemarin, Jokowi menyampaikan bahwa keduanya membahas situasi kebangsaan terkini. Dua tokoh tersebut juga membahas perkembangan politik yang ada, termasuk terkait penyusunan kabinet.
Selain itu, Jokowi juga menjamin akan memasukkan tokoh Papua dalam susunan kabinet dalam pemerintahan periode 2019-2024. Meski begitu, Jokowi belum bisa memastikan berapa jumlah tokoh Papua yang akan 'meramaikan' komposisi menteri Jokowi-Maruf Amin nanti. "Saya pastikan ada. Saya pastikan ada (tokoh Papua)," kata Jokowi.
Jokowi dalam kabinet periode pertamanya sudah memasukkan tokoh Papua dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 ini. Tokoh tersebut adalah Yohanna Susana Yembise, yang menduduki posisi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sementara itu, kabar-kabar tentang posisi menteri tertentu juga mulai beredar. Terkait hal itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang diisukan mengisi menko polhukam enggan berkomentar. "Kalau itu, tanya saja sama rumput yang bergoyang," ujar Luhut berseloroh di kantornya, Jumat (11/10).
Luhut memastikan, saat ini perumusan siapa siapa saja yang akan menduduki kursi menteri hanyalah Presiden yang tahu. Soal bongkar posisi kabinet ini, kata Luhut, merupakan hak prerogatif Presiden.
Tak hanya soal siapa saja yang masuk kabinet, isu terkait efisiensi nomenklatur kementerian juga santer dibahas menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Disebutnya, Kemenko Kemaritiman akan dilebur menjadi Kemenko Kesra.
Menanggapi hal tersebut, Luhut memastikan bahwa hingga saat ini eksistensi Kemenko Maritim masih ada. Namun, jika memang ada perubahan yang mengacu pada keputusan Presiden, ia menilai hal tersebut sudah melalui pertimbangan matang. "Saya pastikan sampai tadi malam saya dengar (Kemenko) Maritim masih tetap ada, tetap ada. Kecuali memang besok berubah," ujar Luhut.
Ditengah hiruk pikuk pergantian kabinet, Luhut berpesan ke depan mestinya kritik terhadap pemerintah haruslah kritik yang membangun. Ia juga kerap berujar bahwa kritik perlu dilandasi oleh data yang valid dan solusi yang konkret. "Ya, apa pun nanti, yang paling penting adalah kritiklah pemerintah dengan kritik yang membangun. Jangan kampungan," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika